• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 30 September 2014
Tribunnews.com

Baru 21 Provinsi Tetapkan UMP Tahun 2013

Senin, 26 November 2012 06:35 WIB
Baru 21 Provinsi Tetapkan UMP Tahun 2013
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
RIbuan buruh yang tergabung dalam Konferesi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjukrasa di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2012). Buruh kembali berunjukrasa untuk menuntut penghapusan outsourching dan penolakan upah murah yang masih banyak dialami pekerja di Indonesia. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini, baru 21 Provinsi yang sudah menetapkan nilai Upah Minimum Provinsi(UMP) 2013. Padahal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Kemenakertrans) telah menargetkan batas akhir penetapan UMP 2013 untuk seluruh Provinsi pada Jumat (23/11/2012) lalu.

Batas akhir penetapan UMP sendiri adalah 60 hari sebelum masa berlakunya pada 1 Januari 2013. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Kepmenakertrans) Nomor 226 Tahun 2000 tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20, dan pasal 21 Permenakertrans Nomor 1/1999 tentang upah minimum.

Sedangkan, pada Pasal 4 ayat 5 Kepmenakertrans Nomor 226 Tahun 2000 untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota(UMK) ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum masa berlakunya UMK yaitu pada 1 Januari 2013. Penetapan UMP dan UMK setiap akhir tahun juga sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat 7 yang berbunyi peninjauan terhadap besarnya UMP dan UMK diadakan satu tahun sekali.

Wahyu Indrawati Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans menuturkan, saat ini Gubernur setiap Provinsi yang sudah menetapkan UMP 2013 berjumlah 21 Provinsi."Beberapa Provinsi lainnya masih dalam proses penetapan di dewan pengupahan," ujarnya kepada Kontan, Minggu (25/11).

Proses penetapan rekomendasi nilai UMP di dewan pengupahan beberapa Provinsi memang berjalan cukup alot. Pihak buruh berkeinginan kenaikan upah secara signifikan sedangkan pihak pengusaha menuntut kenaikan yang wajar agar tidak terjadi kebangkrutan.

Ada juga beberapa Provinsi yang tidak menetapkan UMP 2013 sehingga keputusan yang diambil adalah nilai upah berdasarkan UMK di setiap daerah. Hal ini terjadi kepada Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur yang tidak menetapkan UMP, namun  Gubernur telah menandatangani Surat Keputusan(SK) penetapan UMK sebanyak jumlah kota dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Gejolak dari pihak pekerja maupun pengusaha, Kemenakertrans tidak menjatuhkan sanksi apa pun kepada daerah yang terlambat menetapkan UMP atau UMK 2013. Kemenakertrans juga menyatakan siap menurunkan tim pendamping atau tim konsultan kepada provinsi-provinsi yang belum menetapkan UMP.

Berdasarkan data Kemenakertrans beberapa Provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2013 di antaranya  Nanggroe Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Editor: Willy Widianto
Sumber: Kontan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1163751 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas