• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 26 Oktober 2014
Tribunnews.com

Peralihan PBB-P2 Bisa Perkaya Pejabat Daerah

Jumat, 8 Februari 2013 14:56 WIB
Peralihan PBB-P2 Bisa Perkaya Pejabat Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengalihan biaya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan-Pedesaan (PBB-P2) dari Direktorat Jenderal Pajak ke Pemda berpotensi memperkaya pejabat daerah. Pangalihan tidak dipungkiri akan memperbanyak pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus meningkatkan pendapatan pejabat yang daerahnya produktif.

Hartoyo M, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, mengatakan besaran pungutan yang tadinya mencapai 9 persen bisa dinaikan dan berpotensi memperkaya pejabat tertentu di sejumlah daerah.

"Bisa saja seperti itu dalam ketentuan sebelumnya bisa mencapai 9 persen, namun setelah diambil alih pemda bisa lebih dari itu, jika diselewengkan akan bahaya," katanya di Jakarta (08/02/2013).

Selain itu, ia tidak menampik adanya potensi adanya kenaikan fee pajak yang terus meninggi. Kenaikan ini diakibatkan kebutuhan untuk PAD. "Jadi dari 0,2 persen untuk pendapatan di bawah Rp 1 miliar bisa naik mengikuti keinginan Pemda," katanya.

Seperti diketahui, Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri, mengakui belum adanya keseragaman pemberian tunjangan pejabat daerah, seperti Sekretaris Daerah (Sekda). Akibatnya gaji Sekda antara satu provinsi dengan provinsi lain, bervariasi sangat jauh.

"Ada Sekda yang tunjangannya Rp 50 juta sebulan seperti Pemda DKI, Jawa Barat dan Banten. Tapi ada yang cuma Rp 500 ribu seperti di Bengkulu," kata Gamawan, beberapa waktu lalu.

Menurut Gamawan, tunjangan itu baru satu unsur saja dari gaji (take home pay) seorang Sekda. Bila ditambah dengan honor-honor lain, termasuk upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jumlahnya lebih membengkak lagi.

"Di masa lalu ada yang jumlahnya mencapai Rp 1 miliar. Sebab upah pungut itu besarnya dikaitkan dengan besarnya PBB yang berhasil dipungut. Tapi sekarang kita tertibkan," katanya. Penertiban itu dilakukan dengan cara mematok batas atas upah pungutan Sekda dan Gubernur tidak boleh melewati 10 kali gaji pokok.

Selain itu, pemerintah juga kini tengah merumuskan aturan mengenai tunjangan pejabat negara. Dengan itu ia mengarahkan diperoleh standar pendapatan pejabat negara.

Penulis: arif wicaksono
Editor: sanusi
Sumber: Tribun Jakarta
0 KOMENTAR
1419182 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas