Selasa, 27 Januari 2015
Tribunnews.com

Kisruh e-KTP, PNRI Minta Sandipala Bereskan Konflik Internal

Rabu, 3 April 2013 12:27 WIB

Kisruh e-KTP, PNRI Minta Sandipala Bereskan Konflik Internal
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Petugas Kecamatan Samarinda Kota memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang telah selesai dicetak dan dibagikan secara terjadwal pada setiap penduduk di masing-masing kelurahan, di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (28/1/2013). Semenjak bulan Oktober 2012, sebanyak 15.000 penduduk Kecamatan Samarinda Kota telah memiliki e-KTP dari seluruh jumlah wajib KTP sebanyak 33.000 jiwa. Secara keseluruhan terdapat 500.000 wajib e-KTP di sepuluh kecamatan di Kota Samarinda. (TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Jimmy Simanjutak meminta PT Sandipala Arthaputra menyelesaikan konflik internal jika ingin secepatnya mendapatkan pembayaran atas proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

"Hak Sandipala masih utuh, itu akan bisa dicairkan apabila mereka bisa menyelesaikan masalah internal di perusahaan mereka," kata Jimmy, Rabu (3/4/2013).

Jimmy menjelaskan, konsorsium tidak pernah menahan hak Sandipala mengenai pembayaran atas proyek pencetakan blangko e-KTP dan personalisasi yang dikerjakan perusahaan tersebut. Justru konsorsium bingung karena kedua direktur Sandipala meminta konsorsium untuk membayar di rekening yang berbeda.

Paulus Tannos, Direktur Utama Sandipala Arthaputra, ingin uang disetorkan ke rekening perusahaan yang ada di bank BCA. Sedangkan salah satu Direktur Sandipala, Vecky Alex Lumantauw ingin pembayaran termin milik Sandipala dibayarkan ke Bank Artha Graha International Tbk.

"Konsorsium jadi bingung kemana pembayaran termin milik Sandipala akan dibayarkan," kata Jimmy.

Adapun pembayaran termin milik PT Sandipala Arthapura yang saat ini ada di konsorsium adalah sejumlah Rp 56 miliar-Rp 60 miliar untuk pembayaran termin yang cair pada Desember 2012, dan sebesar Rp 90 miliar untuk pembayaran termin yang cair pada akhir Maret 2013.

"Jika konflik internal itu selesai, termin pembayaran bisa segera cair," kata Jimmy.

Halaman123
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: sanusi
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas