• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 21 Oktober 2014
Tribunnews.com

Kisruh e-KTP, PNRI Minta Sandipala Bereskan Konflik Internal

Rabu, 3 April 2013 12:27 WIB
Kisruh e-KTP, PNRI Minta Sandipala Bereskan Konflik Internal
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Petugas Kecamatan Samarinda Kota memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang telah selesai dicetak dan dibagikan secara terjadwal pada setiap penduduk di masing-masing kelurahan, di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (28/1/2013). Semenjak bulan Oktober 2012, sebanyak 15.000 penduduk Kecamatan Samarinda Kota telah memiliki e-KTP dari seluruh jumlah wajib KTP sebanyak 33.000 jiwa. Secara keseluruhan terdapat 500.000 wajib e-KTP di sepuluh kecamatan di Kota Samarinda. (TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Jimmy Simanjutak meminta PT Sandipala Arthaputra menyelesaikan konflik internal jika ingin secepatnya mendapatkan pembayaran atas proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

"Hak Sandipala masih utuh, itu akan bisa dicairkan apabila mereka bisa menyelesaikan masalah internal di perusahaan mereka," kata Jimmy, Rabu (3/4/2013).

Jimmy menjelaskan, konsorsium tidak pernah menahan hak Sandipala mengenai pembayaran atas proyek pencetakan blangko e-KTP dan personalisasi yang dikerjakan perusahaan tersebut. Justru konsorsium bingung karena kedua direktur Sandipala meminta konsorsium untuk membayar di rekening yang berbeda.

Paulus Tannos, Direktur Utama Sandipala Arthaputra, ingin uang disetorkan ke rekening perusahaan yang ada di bank BCA. Sedangkan salah satu Direktur Sandipala, Vecky Alex Lumantauw ingin pembayaran termin milik Sandipala dibayarkan ke Bank Artha Graha International Tbk.

"Konsorsium jadi bingung kemana pembayaran termin milik Sandipala akan dibayarkan," kata Jimmy.

Adapun pembayaran termin milik PT Sandipala Arthapura yang saat ini ada di konsorsium adalah sejumlah Rp 56 miliar-Rp 60 miliar untuk pembayaran termin yang cair pada Desember 2012, dan sebesar Rp 90 miliar untuk pembayaran termin yang cair pada akhir Maret 2013.

"Jika konflik internal itu selesai, termin pembayaran bisa segera cair," kata Jimmy.

Seperti dilansir Tribunnews dari Kontan, Sandipala, anggota konsorsium pemenang tender mengaku belum menerima bayaran dari Konsorsium PNRI. Sandipala yang merupakan salah satu peserta konsorsium pun mengajukan somasi terhadap PNRI yang menjadi salah satu pemenang tender.

Dalam somasinya, mereka memberikan batas waktu tujuh hari kepada konsorsium PNRI untuk membayar. "Jika tidak ada pembayaran kami akan mengambil langkah hukum," kata Kuasa Hukum Sandipala F Rifki.

Ia mengancam Sandipala akan menggugat konsorsium PNRI ke pengadilan. "Kami akan melayangkan gugatan perdata wanprestasi," ujarnya.

Rifki menjelaskan kliennya telah memenuhi kewajiban proyek e-KTP. Yakni menyelesaikan pengadaan blangko kartu e-KTP dan menangani personalisasi serta pengiriman e-KTP. Namun, sesudah pekerjaan itu diselesaikan sejak Desember 2012, konsorsium PNRI tidak kunjung memenuhi kewajibannya. Padahal, konsorsium PNRI sendiri sudah menerima pembayaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sengketa internal

Terkait ancaman tersebut, Jimmy Simanjuntak menyatakan tidak gentar dengan somasi yang diajukan Sandipala.  

Jimmy menegaskan konsorsium PNRI bersedia membayar tagihan Sandipala. Namun PNRI belum membayar karena ada sengketa internal di Sandipala. Sengketa internal Sandipala terjadi antara pemilik perusahaan itu Paulus Tannos dengan pemegang 40 persen saham lainnya yakni Vecky Alex Lumantauw. "Sengketa itu masuk ranah pidana," katanya.

Nah, dalam sengketa internal Sandipala ini ada sudah ada yang melapor ke polisi. Makanya Jimmy mengatakan dalam urusan membayar tagihan ini, kliennya memang memutuskan berhati-hati.

Ia memberikan contoh sebelumnya, konsorsium PNRI juga pernah membayar tagihan Agustus 2012 sesuai permintaan Sandipala ke rekening BCA. Tetapi setelah permintaan itu dipenuhi, ternyata kubu Vecky menyatakan keberatan dan melakukan pelaporan pidana ke polisi. "Konsorsium jadi ikut terseret sengketa," tegasnya.

Selain Sandipala, Konsorsium PNRI ini terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo, PT Len Industri dan PT Quadra Solution. PNRI akan membayar tagihan apabila sudah ada payung hukum siapa yang mewakili Sandipala. "Pasti kami membayar," ujarnya.

Buntut dari permasalahan ini, akhirnya Sandipala juga memutuskan untuk menghentikan sementara pekerjaan proyek e-KTP. Akibatnya proyek pemerintah untuk mencetak 172 juta eKTP dengan target pertengahan tahun ini pasti bakal molor lagi. (Yudho Winarto/Kontan)

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: sanusi
0 KOMENTAR
1625141 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas