Sabtu, 29 November 2014
Tribunnews.com

Ini Konsekuensi Pembebasan PPN Impor Daging Sapi

Rabu, 10 April 2013 18:40 WIB

Ini Konsekuensi Pembebasan PPN Impor Daging Sapi
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Pedagang memotong daging sapi di los daging Pasar Klender Jakarta Timur, Senin (8/4/2013).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejanggalan dalam Program Swasembada Daging Sapi (PSDS), muncul akibat kebijakan yang bertolak belakang dengan peraturan.

Akibatnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung adanya kerugian negara, akibat peraturan pemerintah. Anggota BPK Ali Masykur Musa  mengungkapkan, pada dasarnya tujuan PSDS untuk menurunkan volume daging sapi menjadi 10 persen pada 2014.

Tapi, di lain pihak terdapat kebijakan pemerintah yang menghambat pencapaiaan tujuan PSDS.

“Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 7 Januari 2007, telah membuat kebijaksanaan untuk membebaskan pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas impor barang tertentu yang bersifat strategis, termasuk daging sapi,” jelas Ali di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2013).

Kemudian, lanjutnya, pada 2010 sampai Oktober 2012, pemerintah telah membebaskan pengenaan PPN atas impor daging sapi. Kebijakan ini telah memberikan insentif kepada para importir, dan merugikan produsen daging sapi lokal karena kalah bersaing harga.

“Pembebasan PPN ini sangat tidak berjalan pararel dengan program swasembada daging sapi. Sehingga, hitungan kami potensi kerugiannya Rp 752,140 miliar, potensi pemasukan negara jadi hilang,” ungkapnya.

Menurut Ali, pembebasan impor menguntungkan para pengusaha, sementara yang dirugikan adalah negara dan para petani lokal.

“Yang seharusnya daging dipenuhi petani kita, tapi justru petani kita banyak rugi. Seharusnya ada proteksi, karena impor banyak, tukang jagal tidak bisa memotong tiap hari lagi, sehingga pekerjaannya berkurang,” paparnya.

Hal tesebut diungkapkan BPK berdasakan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan atas pengendalian impor daging sapi pada periode September 2011 (berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 20/Permentan/OT.140/4/200), dan periode Oktober 2011 (berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.50/Permentan/OT.140/2011). (*)

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Yaspen Martinus

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas