• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 24 Oktober 2014
Tribunnews.com

Muhaimin: 141 Perusahaan BUMN Wajib Patuhi Aturan Outsourcing

Rabu, 10 April 2013 16:42 WIB
Muhaimin: 141 Perusahaan BUMN Wajib Patuhi Aturan Outsourcing
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Menakertrans Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial R. Irianto Simbolon saat menggelar pertemuan tripartit dengan pengusaha dan buruh di gedung Kemenakertrans Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2012). Pertemuan tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh dan pengusaha tersebut membahas soal pengaturan pelaksanaan outsourcing (alih daya). TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta permasalahan outsourcing dan ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan BUMN segera diselesaikan.

Muhaimin pun mendukung usulan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat yang akan membentuk panitia kerja outsourcing BUMN untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus outsourcing yang terjadi.

“Kmi terus mendorong manajemen dan pekerja BUMN untuk segera menuntaskan permasalahan outsourcing secara bipartite dengan berpatokan pada ketentuan alih daya (outsourcing) yang tertuang dalam Permenakertrans No. 19 tahun 2012, “ kata Muhaimin, Rabu (10/4/2013).

Raker yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning ini dihadiri pula oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Raker ini membahas permasalahan outsourcing dan kasus-kasus ketenagakerjaan di 6 BUMN yaitu PT Pertamina (Persero), PT Dirgantara Indonesia, PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Perum Damri.

Muhaimin mengatakan, saat ini permasalahan hukum ketenagakerjaan pada perusahaan BUMN yang menonjol adalah tuntutan pekerja kontrak agar diangkat sebagai pekerja tetap. Dan tuntutan pekerja outsourcing agar diangkat menjadi pekerja tetap pada perusahaan pemberi pekerjaan.

“Semua permasalahan outsourcing yang terjadi di perusahaan BUMN yang saat ini jumlah mencapai 141 perusahaan harus segera diselesaikan dengan menggelar musyawarah mufakat secara bipartite sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Muhaimin.

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: sanusi
1 KOMENTAR
1653012 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • ridar-Kamis, 2 Mei 2013 Laporkan
    Memang sudah cocok kalau tuntutan pekerja kontrak agar diangkat sebagai pekerja tetap. Dan tuntutan pekerja outsourcing agar diangkat menjadi pekerja tetap.sebab rata2 sudah pada bekerja diatas 5 tahun, khususnya diPertamina persero.
    Sebab sudah ada beber
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas