• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 1 November 2014
Tribunnews.com

KPBB Bakal Gugat Pemerintah Soal BBM Subsidi

Kamis, 2 Mei 2013 15:30 WIB

KPBB Bakal Gugat Pemerintah Soal BBM Subsidi
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan berunjuk rasa menolak kenaikan Bahan bakar minyak (BBM) di Fly Over, Makassar. Selasa (30/4/2013). Dalam Aksi ini mahasiswa membawa jergen kosong sebagi simbol kenaikan BBM yang akan menyengsarakan rakyat. (TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Pengawas Bensin Bertimbal (KPBB) akan menggugat kebijakan penetapan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Komite menganggap penetapan harga BBM bersubsidi menggunakan informasi yang menyesatkan masyarakat.

Ahmad Safrudin, Koordinator KPBB, mengatakan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) menggunakan acuan harga BBM yang kualitasnya lebih tinggi dan diterapkan dalam harga pokok yang berbeda.

"Landasan oktannya rendah namun harganya relatif berdekatan dengan harga yang beredar di dunia, makanya kami menuntut transparasi dalam penentuan harga BBM bersubsidi," katanya, Kamis (2/5/2013).

Ahmad menuturkan, pihaknya akan menuntut penetapan harga premium harus dihitung dari jumlah harga pokok produksi dengan melandaskan biaya crude oil sesuai dengan mutu dan sumbernya (domestik atau impor), biaya pengolahan dan biaya overhead serta profit margin yang wajar, atau biaya pokok impor produk BBM ditambah profit margin yang wajar.

Jika memang pemerintah berniat mengambil kebijakan menaikkan harga BBM, pemerintah harus meningkatkan terlebih dahulu kualitas premium dan solar agar memenuhi syarat kebutuhan kendaraan bermotor yang diadopsi di Indonesia.

Kemudian melakukan penyesuaian harga sesuai dengan up grade kualitas tersebut. "Jika pemerintah berniat menaikkan harga BBM dengan kualitas yang ada, itu berarti manipulasi," katanya.

Ahmad juga mengatakan, jika pemerintah memang berniat mengumpulkan uang dari sektor migas, sebaiknya ditempuh dengan cara yang baik dan tidak melawan hukum, misalnya menerapkan pajak emisi carbon sebagai tambahan pajak BBM yang telah diterapkan selama ini.

Untuk itu, kata Ahmad, dalam waktu dekat pihaknya akan menggugat pemerintah dan Pertamina ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada intinya pihaknya akan menggugat pemerintah dan Pertamina yang telah memanipulasi masyarakat dengan adanya biaya produksi BBM yang berbeda-beda.

Penulis: arif wicaksono
Editor: sanusi
0 KOMENTAR
1737721 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas