• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 23 Juli 2014
Tribunnews.com

Perbankan Tunggu Kepastian Pemerintah Soal BBM

Jumat, 3 Mei 2013 16:23 WIB
Perbankan Tunggu Kepastian Pemerintah Soal BBM
TRIBUN/DANY PERMANA
Pekerja memompa bahan bakar minyak subsidi di warung bensin eceran milik Syaiful, di Jalan Ulujami, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2013). Pemerintah berencana menghentikan subsidi untuk BBM pada Mei 2013 mendatang, sehingga diperkirakan akan menghemat APBN sebesar Rp 35-40 triliun untuk kenaikan harga BBM Rp 1500 per liternya. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketidakpastian pemerintah dalam menetapkan kebijakan penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat sulit perbankan dalam menerapkan Rencana Bisnis Bank (RBB). Pemerintah pun diminta untuk segera mengambil keputusan terkait hal tersebut.

Ryan Kiryanto, Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk, menuturkan minimnya kepastian kapan pemerintah menaikkan BBM membuat perbankan panik karena perbankan harus menyampaikan RBB ke Bank Indonesia (BI) pada Juni mendatang.

"Yang repot jika belum ada kepastian kenaikan BBM. Ada kewajiban bank-bank harus menyetorkan RBB kepada BI. Kita tahu menyusun RBB tidak cukup sebulan atau dua bulan, dan kami harus menyiapkan draf RBB. Sekarang saja masih nol (draf RBB)," tegas Ryan, Jumat (3/5/2013).

Jika kebijakan tersebut diberlakukan, net interest margin atau selisih margin bunga (NIM) bakal turun, sebab kenaikan BBM akan memicu tingginya inflasi dan akan mendorong naiknya Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).

"Inflasi juga dipicu oleh naiknya BI rate. Artinya, jika BI rate naik, SBDK akan turut naik untuk menjaga NIM perbankan, kenaikan bunga deposito akan diikuti dengan kenaikan bunga pinjaman, alhasil kondisi ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan perbankan," katanya.

Ryan sendiri mengungkapkan, pengendalian BBM bersubsidi sendiri bakal menambah laju inflasi sebesar 2,1 persen. Kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 500/per liter, berpotensi mendorong laju inflasi 0,7 persen dan seterusnya.

Melihat hal tersebut, pengendalian BBM bersubsidi, bagaimanapun mekanismenya dinilai harus secepatnya diputuskan untuk menciptakan kepastian di tengah masyarakat, khususnya dunia usaha.

"Seandainya BBM naik 30 persen toh kita pernah mengalami hal lebih dari itu. Karena efeknya hanya sesaat dan akan normal lagi. Jadi lebih cepat lebih baik karena kurvanya akan membentuk kurva V bukan U, jadi masih bisa menaik dalam satu atau dua kuartal lagi," tegasnya.

Penulis: arif wicaksono
Editor: sanusi
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas