Senin, 25 Mei 2015
Tribunnews.com

Kenaikan BBM Terbentur Inflasi Juni ?

Selasa, 7 Mei 2013 11:14 WIB

Kenaikan BBM Terbentur Inflasi Juni ?
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Suasana di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2013). PT Pertamina melakukan persiapan terhadap kemungkinan diberlakukannya kebijakan BBM subsidi dua harga oleh pemerintah. Langkah-langkah yang dilakukan Pertamina adalah pengelompokan SPBU, penyiapan identitas SPBU, sosialisasi, koordinasi dengan stakeholder terkait, dan pembentukan posko satgas. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah masih mempertimbangkan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Juni mendatang.

Hal ini terjadi setelah ada defisit anggaran dan defisit neraca perdagangan yang memberatkan fiskal dalam negeri. Apalagi lembaga pemeringkat internasional Standard and Poors (S&P) telah menurunkan outlook peringkat surat utang Indonesia dari BB+ positif ke BB+ stabil.

Menteri Perekonomian sekaligus Pelaksana Tugas Menteri Keuangan Hatta Rajasa mengatakan, pekan ini pemerintah akan berkonsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi satu harga. Konsultasi ini penting dilakukan sebelum akan dilaporkan ke DPR pada minggu kedua Mei ini.

Hal tersebut sekaligus untuk menyiapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Namun, bila rencana menaikkan harga BBM bersubsidi akan dilakukan pada Juni mendatang, maka hal tersebut akan dihadapkan pada risiko inflasi yang tinggi pada Juni dan Juli. Sekadar tahu, Juni dan Juli ini merupakan bulan liburan sekolah, sekaligus bulan puasa dan persiapan lebaran.

"Saya memang mengetahui bahwa (inflasi di bulan Juni dan Juli) itu tidak ideal. Tapi keputusan harus diambil," kata Hatta saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin malam (6/5/2013).

Hatta mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden terkait rencana menaikkan harga BBM bersubsidi ini. Hatta menjelaskan, akan ada pengaruhnya kepada fiskal bila tidak segera melakukan sesuatu. Namun, Hatta enggan menjelaskan lebih lanjut kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi neraca anggaran dan neraca perdagangan yang sudah jebol tersebut.

"Jadi intinya harus ada tindakan yang dilakukan," tambahnya.

Halaman12
Editor: sanusi
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas