• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 30 Oktober 2014
Tribunnews.com

Rencana DBS Akuisisi Danamon Harus Bebas Kepentingan

Kamis, 16 Mei 2013 12:09 WIB
Rencana DBS Akuisisi Danamon Harus Bebas Kepentingan
financeroll.co.id
ilustrasi Bank Danamon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Budimanta mengingatkan rencana akuisisi Bank Danamon oleh Development Bank of Singapore (DBS) Group Holding Ltd merupakan indikasi terjadinya ancaman terhadap kepentingan ekonomi/perbankan nasional.

"Pemerintah dan Bank Indonesia jangan melakukan manuver politik untuk berpihak pada kepentingan perbankan asing," kata Arif Budimanta kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Menurut Arif, keputusan akuisisi itu tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa apalagi bila keputusan itu didorong oleh faktor politik tertentu antara pemerintah dan Singapura. Pemberian gelar doktor kehormatan (honorary doctorate of letters) dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jangan sampai menggoyahkan pemimpin nasional dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.

"Kita hargai apapun bentuk penghargaan yang diberikan kepada Presiden Yudhoyono. Tapi, penghargaan itu jangan membuat Indonesia terlena, apalagi menggadaikan kepentingan ekonomi nasional Indonesia," kata Arif.

Dia mengatakan, salah satu poin krusial dalam akuisisi itu adalah perlunya diterapkan asas resiprokal (timbal-balik) antara bank nasional dan bank asing. BI harus memiliki posisi tawar yang tinggi di hadapan otoritas perbankan asing.

"Daya tawar atau bargaining BI harus tinggi dan tidak boleh mengalah. Kalau DBS disetujui akuisisi Danamon, maka bank-bank dari Indonesia harus dipermudah jika membuka cabang dan melakukan aktivitas keuangan di Singapora dan juga negara lain," katanya.

Indikasi rendahnya posisi tawar di hadapan asing, kata Arif, adalah fakta bahwa direktur utama Bank Danamon adalah orang asing. Padahal, saat krisis ekonomi 1997, Danamon mengalami kesulitan likuiditas dan akhirnya oleh pemerintah ditaruh di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai bank yang diambil alih (BTO - Bank Take Over).

"Pada tahun 1999, pemerintah melalui BPPN melakukan rekapitalisasi Bank Danamon sebesar Rp32 miliar dalam bentuk Surat Utang Pemerintah (Government Bonds). Artinya di situ kan ada uang rakyat. Kalau ada pembelian saham asing, mengapa bukan orang kita yang di posisi puncak? BI harus berani bicara soal ini," katanya.

Arif meminta BI tidak gegabah. Akuisisi, jangan dilakukan saat ini karena akan menunjukkan bahwa Gubernur BI Darmin Nasution melakukan manuver politik menjelang jabatannya berakhir pada 22 Mei mendatang.

"Perlu dibahas kembali persoalan akuisisi yang masih menimbulkan pro-kontra mengingat sejumlah masalah krusial yang belum tuntas," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, rencana akuisisi 67,37% saham PT Bank Danamon Tbk (BDMN) oleh Development Bank of Singapore (DBS) Group Holding Ltd dari Singapura yang dilakukan tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku di Indonesia akan mengancam industri perbankan nasional. Bank Indonesia harus berpikir ulang untuk menyetujui akuisisi tersebut.

"Mereka yang berusaha memuluskan jalan bagi akuisisi Bank Danamon oleh DBS ini mesti berpikir ulang soal kepentingan negara dan bangsa, khususnya, industri keuangan nasional," kata akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Aris Yunanto di Jakarta, Senin (13/5).

Aris mengatakan, secara hukum, model akuisisi itu melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang kepemilikan saham bank yang menyebutkan investor asing boleh menguasai saham bank maksimal 40 persen. Pemegang saham boleh menambah kepemilikan sahamnya jika memenuhi penilaian BI selama tiga periode berturut-turut dalam kurun lima tahun.

Penulis: Johnson Simanjuntak
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas