Rabu, 1 Juli 2015
Tribunnews.com

Rencana DBS Akuisisi Danamon Harus Bebas Kepentingan

Kamis, 16 Mei 2013 12:09 WIB

Rencana DBS Akuisisi Danamon Harus Bebas Kepentingan
financeroll.co.id
ilustrasi Bank Danamon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Budimanta mengingatkan rencana akuisisi Bank Danamon oleh Development Bank of Singapore (DBS) Group Holding Ltd merupakan indikasi terjadinya ancaman terhadap kepentingan ekonomi/perbankan nasional.

"Pemerintah dan Bank Indonesia jangan melakukan manuver politik untuk berpihak pada kepentingan perbankan asing," kata Arif Budimanta kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Menurut Arif, keputusan akuisisi itu tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa apalagi bila keputusan itu didorong oleh faktor politik tertentu antara pemerintah dan Singapura. Pemberian gelar doktor kehormatan (honorary doctorate of letters) dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jangan sampai menggoyahkan pemimpin nasional dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.

"Kita hargai apapun bentuk penghargaan yang diberikan kepada Presiden Yudhoyono. Tapi, penghargaan itu jangan membuat Indonesia terlena, apalagi menggadaikan kepentingan ekonomi nasional Indonesia," kata Arif.

Dia mengatakan, salah satu poin krusial dalam akuisisi itu adalah perlunya diterapkan asas resiprokal (timbal-balik) antara bank nasional dan bank asing. BI harus memiliki posisi tawar yang tinggi di hadapan otoritas perbankan asing.

"Daya tawar atau bargaining BI harus tinggi dan tidak boleh mengalah. Kalau DBS disetujui akuisisi Danamon, maka bank-bank dari Indonesia harus dipermudah jika membuka cabang dan melakukan aktivitas keuangan di Singapora dan juga negara lain," katanya.

Indikasi rendahnya posisi tawar di hadapan asing, kata Arif, adalah fakta bahwa direktur utama Bank Danamon adalah orang asing. Padahal, saat krisis ekonomi 1997, Danamon mengalami kesulitan likuiditas dan akhirnya oleh pemerintah ditaruh di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai bank yang diambil alih (BTO - Bank Take Over).

Halaman12
Penulis: Johnson Simanjuntak
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas