• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 1 November 2014
Tribunnews.com

Puluhan Hotel di Bandung Tunggak Pajak

Jumat, 31 Mei 2013 08:22 WIB
Puluhan Hotel di Bandung Tunggak Pajak
net

TRIBUNNEWS.COM, NGAMPRAH - Sejumlah hotel mewah dan berbintang yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) ternyata menunggak membayar pajak. Sebagian dari hotel-hotel tersebut bahkan sudah menunggak pajak sejak 2010 silam.

"Memang banyak hotel yang masih menunggak pajak. Hingga hari ini pun ada yang belum bayar," kata Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah (DPPKAD), Hasanudin saat ditemui di Kantor DPPKAD KBB, di Kecamatan Ngamprah, Kamis (30/5).

Ia mengatakan, hotel-hotel yang menunggak pajak ini termasuk hotet-hotel berbintang terutama yang berada di wilayah Lembang dan Parongpong.

Berdasarkan catatan dari DPPKAD KBB, tunggakan pajak hotel yang masih belum tertagih hingga saat ini mencapai hampir Rp 250 jutaan. Jumlah tersebut merupakan akumulasi jumlah tunggakan para pemilik hotel sejak 2010 hingga Desember 2012.

"Tapi insya Allah saya akan pastikan semuanya harus terbayarkan," kata Hasanudin.

Selain pajak hotel, pos pajak daerah lainnya yaitu pajak restoran juga belum seluruhnya tertagih. Puluhan restoran dan rumah makan di KBB diketahui masih menunggak pajak. Nilainya juga mencapai ratusan juta rupiah.

Selain dari kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak, pihaknya juga menghadapi sejumlah kendala sehingga jumlah tunggakan pajak daerah mencapai ratusan juta rupiah. Salah satu kendala yang dihadapi DPPKAD, kata dia, yakni minimnya petugas lapangan yang menagih pajak.

"Kami hanya memiliki delapan orang petugas sehingga tidak semua wajib pajak tercover," ujar dia.

Sistem pemungutan pajak yang menggunakan sistem self assesment atau pendataan secara mandiri oleh wajib pajak juga disinyalir menjadi penghambat tercapainya target capaian pajak daerah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kas daerah.

"Sebenarnya pajak ini tidak dibebankan kepada pengusaha, melainkan kepada konsumen. Tapi ternyata masih banyak pengusaha yang tidak membayarkan pajak titipan konsumen ini," kata dia.

Terhadap para pengusaha hotel dan restoran yang membandel seperti ini, menurut dia, pihaknya selalu menyampaikan surat teguran. Jika tidak digubris atau tidak ada jawaban, surat berikutnya akan kembali dikirimkan hingga 3 kali. Jika masih tiak mempan, pihaknya bisa memanggil paksa pengusaha tersebut.
Berdasarkan catatan Tribun, ketika KBB baru berdiri pada 2008 silam, PAD yang diterima Pemkab KBB hanya sekitar Rp 24 miliar. Setahun berikutnya meningkat menjadi Rp 36 miliar.

Sedangkan pada 2010 PAD KBB kembali meningkat menjadi Rp 43 miliar, pada 2011 sekitar Rp 79 miliar dan PAD yang diterima Pemab KBB pada 2012 meningkat tajam menjadi lebih dari Rp 113 miliar.

PAD yang diperoleh Pemkab Bandung Barat sebagain besar berasal dari Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Potensi PAD dari BPHTB nilainya mencapai sekitar Rp 60 miliar atau mencapai 40 persen dari keseluruhan potensi PAD yang jumlahnya sekitar Rp 113 miliar.

Selain itu, Pemkab Bandung Barat juga memperoleh pemasukan dari sektor lainnya seperti pajak penerangan jalan (PPJ) yang jumlahnya sekitar Rp 25 miliar, pajak hotel dan restoran yang mencapai Rp 4,6 miliar, dan pajak reklame yang besarannya sekitar Rp 1,6 miliar. (zam)

Editor: sanusi
Sumber: Tribun Jabar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas