Sabtu, 1 Agustus 2015
Tribunnews.com

Rieke Diah Pitaloka: Apa Landasan Hukum KPS?

Selasa, 11 Juni 2013 16:23 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Apa Landasan Hukum KPS?
TRIBUN JAKARTA/ERI KOMAR SINAGA
Kartu Perlindungan Sosial 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rieke Diah Pitaloka, politisi PDI-Perjuangan, angkat suara mengenai pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang ditujukan sebagai identitas penerima paket kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Saya memertanyakan landasan hukum apa yang digunakan Pemerintah SBY dalam meluncurkan KPS?" ujar Rieke kepada Tribunnews.com, Selasa (11/6/2013).

Sebab, menurut Rieke, pencabutan subsidi BBM yang berimplikasi kenaikan harga BBM dan program-program turunannya, baru bisa dijalankan setelah UU APBN-P disepakati dan disahkan dalam Paripurna DPR.

Sementara, pembahasan APBN-P baru dalam tahap persetujuan di komisi-komisi, dan belum disepakati di paripurna.

"Pemerintah melalui Menko Kesra telah menjalankan program yang belum punya kekuatan hukum, dalam hal ini UU APBN-P," tuturnya.

Apalagi, papar Rieke, menjadi satu pertanyaan besar, motif apa yang melatarbelakangi peluncuran KPS dengan masa berlaku dua tahun? Apakah ini hanya berupa 'game politik'yang mengarahkan opini publik seolah-olah pemerintah SBY baik hati?

"Metode bansos seperti ini tak jelas ukuran keberhasilannya dalam kaitan kesejahteraan rakyat," ucap Rieke, sembari mengingatkan bahwa tugas pemerintah adalah mengimplementasikan undang-undang.

Halaman123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Yaspen Martinus
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas