• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribunnews.com

APTI: Perda Anti Rokok Disusupi Asing

Selasa, 16 Juli 2013 14:43 WIB
APTI: Perda Anti Rokok Disusupi Asing
surya/david yohanes
Ribuan pekerja pabrik rokok di Malang Raya, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bea Cukai, Kanwil Jatim.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemunculan peraturan daerah (Perda) yang cenderung anti rokok meresahkan dan merugikan kalangan industri hingga petani tembakau.

Nurtianto Wisnusubrata, Ketua Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Jawa Tengah, menilai kemunculan perda dengan ancaman pidana bagi perokok merupakan bukti telah terjadi tumpang tindih aturan antara daerah dan pusat. Ujungnya, industri dan semua pihak yang berkepentingan dengan tembakau dirugikan.

Nurtianto menuturkan, jika mengacu di PP 109 tentang zat adiktif yang merujuk ke UU No 36 tentang kesehatan di pasal 115, diatur penetapan daerah tanpa rokok. Dalam PP tersebut dijelaskan ada smoking area. Sementara di perda anti rokok, seperti di Semarang dan daerah lain, itu tidak ada smoking area.

"Ini artinya, perda melangkahi amanat undang-undang. Kalau kawasan tanpa rokok, orang yang tidak menyalakan rokok pun, dia tidak boleh membawa rokok ke daerah itu, ini akan aneh sekali," tegasnya, Selasa (16/7/2013).

Dia menegaskan, aturan perda yang tidak jelas acuannya, akan membuat kalangan industri rokok, hingga petani dan buruh dirugikan.

"Ini dampaknya luas sekali. Apalagi dengan ekonomi sekarang ini, munculnya perda-perda seperti itu membuka peluang pengangguran massal," tandasnya.

Dia menduga, ada kepentingan asing yang bermain di perda-perda tersebut. Pasalnya, uji coba sebelum perda diberlakukan, dana itu diberikan oleh lembaga-lembaga asing.

"Perda-perda ini pembuatan assessment dari gerakan anti tembakau, seperti Bloomberg Initiative. Jelas mereka ada kepentingan bisnis, terutama ingin menguasai pasar nikotin, maka berani mengeluarkan dana," tegas dia.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat, akan diajukan uji materi terhadap perda-perda yang dinilai merugikan industri tembakau ke Mahkamah Agung.

"Sekarang kami tengah konsultasikan dengan akademisi, yang pasti akan kami uji ke Mahkamah Agung karena benar-benar merugikan, industi petani hingga buruh," ujarnya.

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: sanusi
0 KOMENTAR
2033862 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas