• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 17 September 2014
Tribunnews.com

OJK Terbitkan Aturan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Selasa, 30 Juli 2013 14:48 WIB
OJK Terbitkan Aturan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Suasana aktivitas di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2013). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Peratuan yang tercantum dalam POJK nomor 01/POJK.07/2013 dan ditandatangani 26 Juli 2013 ini merupakan POJK pertama yang dikeluarkan OJK.

Muliaman D Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, mengatakan penerbitan peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen industri jasa keuangan dan masyarakat.

"Di satu sisi melindungi kepentingan konsumen industri jasa keuangan dan masyarakat, di sisi lain tetap mendukung pertumbuhan lembaga dan industri sektor jasa keuangan," kata Muliaman, Selasa (30/7/2013).

Dia menjelaskan, POJK ini mengandung tiga aspek utama yaitu, pertama peningkatan transparansi dan pengungkapan manfaat, risiko serta biaya atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Kedua, tanggung jawab PUJK untuk melakukan penilaian kesesuaian produk dan/atau layanan dengan risiko yang dihadapi oleh konsumen keuangan.

Ketiga, menciptakan prosedur yang lebih sederhana dan memberikan kemudahan konsumen keuangan untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan PUJK.

Ketentuan dalam POJK ini menggunakan lima prinsip pokok yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku hubungan antara PUJK dengan konsumennya.

Pengawasan tersebut mencakup transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dengan biaya terjangkau.

Peraturan OJK ini berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan yaitu industri perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal.

Sehingga ketentuan terkait perlindungan konsumen yang sudah ada di masing-masing sektor tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan harus disempurnakan berpedoman kepada POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ini.

Muliaman menyebutkan, pihaknya memberikan waktu selama satu tahun untuk PUJK mempersiapkan pemenuhan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam POJK ini.

Dalam kurun waktu tersebut, OJK akan melengkapi peraturan ini dengan menerbitkan beberapa peraturan teknis yang disesuaikan dengan masing-masing karakteristik industri sektor jasa keuangan, misalnya peraturan teknis untuk asuransi, perbankan, dan lain-lain.

Dalam proses penyusunan regulasi di OJK yang dikenal Rule of Making Rules ini, OJK sudah melakukan pertemuan dengan asosiasi industri perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal.

"Payung hukum yang lebih memadai nantinya akan menjadi payung aktivitas perlindungan keuangan baik untuk industri asuransi, pasar modal, dan lain-lain jadi detail teknisnya akan kami keluarkan lagi," kata Muliaman.

Penulis: arif wicaksono
Editor: sanusi
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
2097671 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas