Rabu, 26 November 2014
Tribunnews.com

Buruh Tuntut UMK Tinggi, Perusahaan Ancam Hengkang

Kamis, 14 November 2013 03:14 WIB

Buruh Tuntut UMK Tinggi, Perusahaan Ancam Hengkang
Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan
Ribuan buruh dari berbagai kabupaten/kota se-Jawa Tengah berunjuk rasa mengepung Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2013). Dalam demonya para buruh menuntut Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang layak dan agar pemerintah menghapus Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2013 tentang pengupahan buruh. (Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan) 

TRIBUNNEWS.COM, BATUJAJAR - Pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2014 antara perwakilan organisasi buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) KBB, belum menemui kata sepakat. Hingga Rabu (13/11), pembahasan UMK KBB masih deadlock.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) KBB, Aos Kaosar, mengatakan setelah dua kali pembahasan, Dewan Pengupahan belum menemukan titik temu dengan perwakilan para buruh. Sebab, kedua belah pihak antara pengusaha dan buruh tetap bersikukuh dengan angka UMK yang diajukan masing-masing.

Menurut Aos, Apindo bersikukuh mengajukan angka UMK 2014 sebesar Rp 1.563.967. Sedangkan perwakilan buruh menginginkan UMK sebesar Rp 3.230.737.

"Pengusaha menganggap angka yang diajukan buruh terlalu besar, begitu pun sebaliknya. Buruh menilai angka yang diajuka pengusaha sangat kecil," kata Aos saat ditemui di Kantor Dinsosnakertrans KBB, Jalan Raya Batujajar, Rabu (13/11).

Aos berharap dalam beberapa hari ke depan, kedua belah pihak dapat menemui kata sepakat mengenai nilai upah yang dapat diterima buruh maupun pengusaha. Sebab, kata Aos, Dewan Pengupahan KBB yang di dalamnya termasuk pemerintah daerah harus sudah menyerahkan besaran UMK KBB paling lambat pada 18 Oktober ini ke pemerintah provinsi Jawa Barat.

"Tanggal 18 itu batas akhir. Mudah-mudahan segera ada titik temu," kata Aos.

Aos mengatakan, meski Dewan Pengupahan telah melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) untuk para buruh di wilayah KBB, hasil survei KHL itu tidak serta merta dapat diadopsi dan menjadi dasar penetapan UMK. Ia menyebut, UMK KBB untuk 2014 mendatang, bisa saja lebih tinggi atau bahkan di bawah hasil survei KHL tersebut.

Ketua Apindo KBB, Joni Tjakralaksana, mengatakan UMK KBB Rp 3.230.737 seperti yang diinginkan para buruh akan sangat membebani para pengusaha.

"Kalau misalkan kenaikannya hanya 10 hingga 15 persen, mungkin kami nggak masalah. Kalau segitu (Rp 3,2 juta), tentu sangat berat dan nggak logis," kata Joni saat dihubungi melalui ponselnya, Rabu (13/11).

Bahkan, kata dia, jika pengusaha dan para buruh tetap tidak menemukan kata sepakat, bukan tidak mungkin jika akan banyak perusahaan yang merelokasi usahanya dari KBB ke daerah lain yang dinilai lebih kondusif serta upah buruhnya lebih rendah.

"Bahkan yang saya dengar, sudah ada perusahaan farmasi yang mau relokasi ke Jawa Tengah. Ada juga satu perusahaan lain yang akan pindah ke Majalengka," ujar Ketua Apindo KBB ini.(zam)

Editor: sanusi
Sumber: Tribun Jabar

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas