Home »

Bisnis

»

Makro

Pemerintah Mestinya Berani Reformasi dan Renegosiasi Kontrak Bisnis

Kontrak di bidang pertambangan umum juga dinilai merugikan, karena yang terjadi adalah eksploitasi sumber daya alam

Pemerintah Mestinya Berani Reformasi dan Renegosiasi Kontrak Bisnis
Muhammad Zulfikar/Tribun Jakarta
Ketua Indonesia Bisa, Isran Noor dalam acara Deklarasi Dukung Pencapresan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2014). 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Kholish Chered

TRIBUNNEWS.COM, SANGATTA -- Bupati Kutai Timur, Isran Noor, menilai pemerintahan Indonesia mendatang harus memiliki keberanian untuk melakukan reformasi dan renegosiasi terhadap berbagai kontrak kerja sama bisnis baik di sektor migas maupun pertambangan yang dinilai merugikan kepentingan bangsa.

“Kontrak bisnis yang ada sekarang banyak yang merugikan kepentingan bangsa. Presiden baru harus yang memiliki keberanian dan keberpihakan kepada kepentingan nasional,” kata Bupati Kutai Timur, Isran Noor, melalui rilis yang dikirimkan pada Tribun, Jumat (28/3/2014).

Isran yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini memberi contoh kontrak penjualan LNG Tangguh ke luar negeri yang nilainya justru lebih rendah dari standar harga gas untuk industri dalam negeri.

‪Selain itu, berbagai kontrak di bidang pertambangan umum juga dinilai merugikan, karena yang terjadi adalah eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.

"Sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang terjadi sekarang, hampir semua kekayaan alam kita dikuasai oleh asing. Rakyat tidak dapat apa-apa. Ini sudah menyalahi UU,” kata Isran.

Isran yakin, ketegasan tidak akan menyebabkan hengkangnya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. “Saya bukan anti asing dan tidak menyarankan nasionalisasi. Saya hanya mengusulkan agar kontrak direnegosiasi dan direformasi," katanya.

"Kalaupun mereka hengkang, biar saja. Sumber daya ini kan milik kita, jadi kita kelola sendiri saja untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Selain masalah pengelolaan sumber daya alam berupa migas dan pertambangan, menurut dia, yang harus menjadi perhatian pemerintah mendatang adalah masalah ketahanan pangan.

Isran mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan 42 juta hektar lahan yang saat ini rusak dan terlantar untuk digarap masyarakat. Isran menggambarkan seandainya 42 juta hektar lahan tersebut menyerap 50% tenaga kerja untuk penanaman. Artinya 21 juta hektar lahan akan menghasilkan 10 juta tenaga kerja.

‪"Ini angka luar biasa untuk menambah stok pangan nasional maupun mengurangi pengangguran," kata Isran yang juga sebagai ketua umum Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani). (*)

Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help