Nelayan Pilih Harga BBM Tidak Naik Dibanding Tiga Kartu 'Sakti' Jokowi

Kaum kecil seperti nelayan saat ini sedang cemas menghadapi rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi

Nelayan Pilih Harga BBM Tidak Naik Dibanding Tiga Kartu 'Sakti' Jokowi
Tribunnews.com/Adiatmaputra Fajar

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Kaum kecil seperti nelayan saat ini sedang cemas menghadapi rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, dengan adanya kenaikan harga BBM, ongkos operasional para nelayan bakal bertambah banyak.

M Sidiq (45), nelayan asal Tanjung Pasir mengaku tak perduli dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKP) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Sidiq lebih memilih harga BBM tidak dinaikkan daripada mendapatkan tiga kartu tersebut.

"Lebih baik harga BBM tidak naik daripada kartu-kartu itu," ujar Sidiq kepada Tribunnews.com, di Tanjung Pasir, Tangerang, Selasa (11/11/2014).

Menurut Sidiq, selain biaya transportasi para nelayan juga kesulitan mendapatkan pasokan. Pasalnya beberapa waktu lalu para nelayan dipangkas jatah pasokan BBM bersubsidi hingga 20 persen. "Yang penting stok BBM solarnya ada," ungkap Sidiq.

Sidiq memaparkan bahwa para nelayan tak bisa banyak protes jika harga BBM bersubsidi dinaikkan. Sidiq mengaku para nelayan tidak bisa melakukan demonstrasi terkait keputusan pemerintah nantinya. "Nelayan nggak bisa demo, mau demo bagaimana jalan ke Jakarta aja nggak tahu," papar Sidiq.

Seperti diketahui, pada 3 November lalu, Jokowi meluncurkan program perdananya, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, tiga program ini akan diluncurkan oleh Presiden Jokowi di lima tempat melalui Kantor Pos di Jakarta.

Puan mengungkapkan, penerapan program tersebut dilakukan secepatnya karena Presiden Joko Widodo berkeinginan masyarakat Indonesia segera mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dari program sebelumnya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, program tersebut akan ditujukan untuk 1,289 juta masyarakat miskin dalam bertahap. Dengan total anggaran sebesar Rp 6,44 triliun, menggunakan anggaran Bantuan Sosial Kementerian Sosial.

KIS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan. KIS akan diberikan kepada anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga tidak menggeser Sistem JKN.

"BPJS penyelenggaranya, JKN sistemnya, semua satu kesatuan kok," ungkap Khofifah.

Sedangkan program KKS, dibuat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang kurang mampu. Kedepannya bantuan ini diusulkan dalam bentuk e-money untuk menggerakkan usaha yang produktif.

"Kira-kira setara dengan 24,5 juta penduduk Indonesia. Sekitar 25 persen dari total penduduk itu terbawah," tambahnya.

Menteri Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan menambahkan, KIP pada fase pertama akan diterapkan pada 18 provinsi kabupaten kota, dengan sasaran 152.434 siswa.

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved