Lampu Merah Penerimaan Negara

situasi penerimaan negara, khususnya dari pajak, sudah sangat mengkhwatirkan

Lampu Merah Penerimaan Negara
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Aktivitas dealing room di salah satu bank 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Tanggal 25 Maret adalah hari terakhir pembayaran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP- OP). Untuk WP Badan, batas waktunya adalah 25 April.

Berdasarkan data dan analisis dari Dradjad Wibowo & Partners (DWP), sebuah lembaga kajian strategis dan intelijen ekonomi, situasi penerimaan negara, khususnya dari pajak, sudah sangat mengkhwatirkan. Jika ditambah dengan bakal anjloknya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari migas, maka penerimaan negara dan APBN boleh dikatakan sudah berada di lampu merah.

"DWP menilai pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya terlalu banyak ribut di bidang politik dan hukum, sehingga lalai terhadap ancaman di bidang ekonomi. Padahal stabilitas APBN menghadapi ancaman serius akibat depresiasi Rupiah dan anjloknya harga minyak. Jika tidak segera ditangani, Indonesia bisa menghadapi krisis APBN pada tahun ini," ungkap pendiri sekaligus chairman Dradjad Wibowo & Partners (DWP), Dradjad Wibowo, Rabu (25/3/2015).

Data yg diperoleh DWP dari sumber-sumber pemerintah menunjukkan, penerimaan pajak per 24 Maret 2015 baru mencapai Rp 172.06 triliun, atau 13,29% dari target Rp 1294 triliun.

Dalam hal PPh non-migas, dari target Rp 671,2 triliun, realisasinya baru Rp 107 triliun atau sekitar 16%. Sementara untuk PPN baru terealisasi Rp 63,3 triliun atau sekitar 11% dari target Rp 576,5 triliun. Sisanya adalah dari pajak-pajak yang lain.

Yang lebih mengkhawatirkan, realisasi penerimaan pajak tahun 2015 ini bahkan lebih rendah dari realisasi tahun 2014 untuk periode yang sama. Selama januari-februari misalnya, realisasi 2015 hanya sekitar 60% tahun 2014. Selama bulan Maret 2015, hingga tanggal 24 Maret baru terealisasi Rp 39 triliun.

"Dengan tren tersebut, shortfall penerimaan pajak 2015 bisa sangat besar sekali, yang berpotensi terbesar dalam sejarah, yaitu antara Rp 270-360 triliun," ungkap Dradjad.

Kondisi di atas, Dradjad memastikan sangat berbahaya. Pertama, lanjutnya, rendahnya realisasi penerimaan menjatuhkan realisasi belanja negara. Pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja pun terancam turun.

"Jika kondisi di atas tidak segera diatasi, pertumbuhan ekonomi berisiko turun menjadi 5% atau lebih rendah," Dradjad menyarankan.

Kedua, menurut Dradjad, kepercayaan pasar terancam rusak karena pelaku usaha menilai APBN tidak aman, atau berisiko krisis APBN. Dan yang ketiga, bisa memicu efek spiral yang negatif. Contohnya, obligasi negara makin mahal, suku bunga naik dan seterusnya.

Halaman
12
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved