SP PLN Dukung Rizal Ramli Kaji Ulang Proyek Listrik 35 Ribu Megawatt

DPP SP PLN, sepakat dengan usulan Menko Perekonomian Rizal Ramli, untuk segera mengkaji realirasi Program Pembangkit Listrik 35.000 MW.

SP PLN Dukung Rizal Ramli Kaji Ulang Proyek Listrik 35 Ribu Megawatt
www.klikpositif.
Ilustrasi: pembangkit listrik tenaga angin. 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PLN (DPP SP PLN) meminta pemerintah mengevaluasi Program Pembangkit Listrik 35.000 MW.

Ketua DPP SP PLN, H. Adri menjelaskan, proyek raksasa tersebut berpotensi mempercepat proses privatisasi sektor ketenagalistrikan. Privatisasi menurutnya, memberi peluang munculnya dominasi investor asing dan swasta melalui Independent Power Producer (IPP).

Jika hal tersebut terjadi, lanjutnya, PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) untuk mengkontrol Kedaulatan Energi di bidang sektor Ketenagalistrikan menjadi anak tiri.

Karena itu, DPP SP PLN, sepakat dengan usulan Menko Perekonomian Rizal Ramli, untuk segera mengkaji realirasi Program Pembangkit Listrik 35.000 MW.

"Kami mendukung pernyata Pak Rizal Ramli untuk mengevaluasi proyek tersebut karena berpotensi mempercepat proses privatisasi sektor Ketenagalistrikan," ujar H. Adri dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Sementara itu, Sekjen DPP PLN Eko Sumantri mengatakan, saat ini SP PLN tengah berusaha menghentikan berbagai upaya privatisasi listrik.

Langkah yang sudah diambil diantaranya, tanggal 20 Agustus kemarin, DPP SP PLN mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dengan nomor registrasi tanda terima permohonan No.1489/PAN.MK/VIII/2015.

Menueur Eko, alasan DPP SP PLN mengajukan judicial review karena pemberlakuan Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, memberi peluang terjadi privatisasi sektor ketenagalistrikan dan tenaga listrik menjadi komoditi untuk dapat diperjual-belikan antar pengusaha bahkan antar negara.

"Dampak dari Privatisasi sektor Ketenagalistrikan yakni PLN akan melakukan Regionalisasi seperti Perusahaan Listrik di Filiphina, sehingga antar Regional Perusahaan Listrik akan melakukan Kompetisi yang menciptakan perbedaan Tarif Tenaga Listrik (TTL)," tegasnya.

Eko melanjutkan, privatisasi dan regionalisasi menyebabkan tarif listrik akan menuju tarif keekonomian (naik berlipat-lipat) dan tidak terjamin pasokan listrik ke konsumen.

"Privatisasi sektor ketenagalistrikan juga berpotensi terjadi rasionalisasi pegawai atau PHK pegawai PLN secara massal yang disebabkan oleh restrukturisasi (Regionalisasi PLN) karena Kebijakan Perseroan, sehingga pegawai PLN akan kehilangan pekerjaan dan kehidupan yang layak," tegas Eko‎.

Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved