BPH Migas Bantah PGN Penyebab Harga Gas Tinggi

BPH Migas membantah bahwa melonjaknya harga gas yang tinggi disebabkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk melanggar aturan.

BPH Migas Bantah PGN Penyebab Harga Gas Tinggi
TRIBUN JATENG/WAHYU SULISTIYAWAN
Ilustrasi: Petugas Perusahaan Gas Negara (PGN) mengontrol Pressure Reducing Station (PRS) di Kawasan Indutri Tambakaji, Kota Semarang, Jateng, Senin (16/2/2015). PGN sudah mengoperasikan PRS yang memiliki kapasitas 750 hingga 1000 m3/jam ini sudah menyalurkan 710 ribu kaki kubik per hari dari 100 KK pelanggan perumahan dan sembilan perusahaan. TRIBUN JATENG/WAHYU SULISTIYAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membantah bahwa melonjaknya harga gas yang tinggi disebabkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) melanggar aturan.

Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Someng mengatakan, penyebab harga gas tinggi diakibatkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 19/2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa yang tidak konsisten terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No 30/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

"Permen ESDM itu menyuburkan trader bertingkat, di mana harga gas ditetapkan oleh badan usaha, bukannya oleh pemerintah," kata Andi dalam keterangannya, Selasa (13/10).

Pernyataan Andi ini membantah pemberitaan di sejumlah media yang salah mengutip pernyataannya.

"Saya tidak pernah mengatakan bahwa toll fee dan PGN sebagai penyebab tingginya harga gas. Yang membuat harga gas tinggi karena banyaknya trader akibat Permen ESDM No 19/2009," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah media sempat memberitakan bahwa BPH Migas menyalahkan 'toll fee' yang diterapkan PGN sebagai penyebab tingginya harga gas.

Menurut Andi, revisi Permen ESDM No 19/2009 mutlak diperlukan. Multitrader membuat rantai tata niaga menjadi panjang. Sedangkan untuk harga jual, seharusnya dikontrol oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM atau BPH Migas. "Jadi tidak ada BUMN atau badan usaha yang disalahkan karena 'toll fee'," ujar dia.

Sebelumnya sejumlah kalangan telah menolak keberadaan Permen ESDM No 19/2009 karena berbenturan dengan amanat UUD 1945. Permen ini dianggap melegalisasi para trader gas modal kertas untuk menggunakan jaringan pipa gas yang telah dibangun oleh BUMN seperti PGN.

Pasalnya, badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pipa transmisi dan atau pipa distribusi yang dibangunnya untuk dapat dimanfaatkan bersama atau open acces pada ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi tertentu.

Jadi dengan aturan itu, fasilitas jaringan pipa gas bumi yang telah dibangun BUMN seperti PGN dapat dipakai oleh para trader gas yang mayoritas tidak pernah membangun infrastruktur. Sementara kebanyakan trader gas hanya bermodal kertas alias hanya menjadi broker saja.

Halaman
12
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help