Peserta BPJS Kesehatan Bersubsidi Naik Jadi 92,4 Juta

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat.

Peserta BPJS Kesehatan Bersubsidi Naik Jadi 92,4 Juta
TRIBUN PEKANBARU/SARI REZKI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat.

Buktinya, tahun ini pemerintah menambah jumlah kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari 86,4 juta jiwa pada 2015 menjadi 92,4 juta jiwa pada 2016.

Kenaikan jumlah peserta JKN dari kelompok PBI ini berasal dari beberapa sektor. Antara lain dari kelompok tuna sosial sebanyak 5.462 jiwa, lanjut usia 78.257 jiwa, orang dengan cacat (ODK) 33.841 jiwa.

Penambahan PBI ini juga berasal dari kelompok korban narkotika dan zat aditif (napza) 3.159 jiwa, tahanan/narapidana 46.568 jiwa, tuna wisma 50.330 jiwa dan bayi lahir sekitar 400.000 jiwa.

Kenaikan jumlah penerima PBI ini tentu saja akan menambah jumlah subsidi yang harus digelontorkan pemerintah. Apalagi, tahun ini akan ada kenaikan iuran JKN bagi peserta PBI dari Rp 19.225 per orang per bulan menjadi Rp 23.000 per orang per bulan.

Berdasarkan data Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran JKN dalam APBN 2016 sebesar Rp 37,79 triliun, naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 30,77 triliun.

Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel Siregar menuturkan, bertambahnya target jumlah kepesertaan JKN dari kelompok PBI akan menambah beban subsidi kesehatan pemerintah.

"Ini berarti tanggungjawab pemerintah dalam hal pemberian pelayanan kesehatan bagi warga miskin meningkat," katanya kemarin.

Tingkatkan peserta PPU Untuk memperkecil defisit pembayaran program JKN, kata Timboel, Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus tegas dengan memaksa peserta penerima upah (PPU) untuk mengikuti program jaminan kesehatan.

Dengan begitu, subsidi silang dari masyarakat untuk masyarakat akan naik. Timboel bilang, pemerintah juga harus terus memperbaiki database kepesertaan JKN khususnya bagi kelompok PBI. Sebab, selama ini data yang digunakan masih tumpang tindih sehingga tidak tepat sasaran.

Halaman
12
Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help