Kurangi 'Proxy War' Sawit, Indonesia Perlu Diplomasi Global

Pemerintah Indonesia harus memperkuat diplomasi global untuk mengurangi tekanan negara penghasil minyak nabati

Kurangi 'Proxy War' Sawit, Indonesia Perlu Diplomasi Global
KOMPAS/PRIYOMBODO
Pekerja berlumuran minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) saat bongkar muat di Kapal Kencana 89 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia harus memperkuat diplomasi global untuk mengurangi tekanan negara penghasil minyak nabati yang merupakan pesaing sawit Indonesia.

Penguatan diplomasi itu diyakini mampu mengurangi tekanan proxy war, sekaligus meningkatkan peran sawit sebagai industri strategis untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan energi terbarukan.

Demikian pendapat yang mengemuka dalam diskusi yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, Kamis (22/9).

Tampil sebagai narasumber diantaranya, Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian Institut Pertanian Bogor Dr Dodik Ridho Nurrochmat, Wakil ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi dan mantan menteri Kehutanan MS Kaban.

Dodik Ridho Nurrochmat mengemukakan, salah satu poin penting dalam diplomasi global adalah agar kegiatan penanaman sawit bisa masuk kategori tanaman hutan sesuai definisi FAO.

“Jika sawit masuk kategori tanaman hutan, tekanan sawit sebagai penyebab deforestasi akan berkurang. Sebaliknya, ekspansi sawit justru dianggap sebagai penambahan luasan tutupan kawasan hutan,” kata Dodiek.

Menurut Dodiek, diplomasi dilakukan China sehingga bambu masuk dalam definisi tanaman hutan FAO 2010. Diplomasi juga dilakukan sejumlah negara Eropa yang mampu menempatkan pohon cemara sebagai tanaman hutan.

Halaman
12
Editor: Sanusi
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2016
About Us
Help