‎Inaplas: Kebijakan Cukai Plastik Berpotensi Matikan Industri

‎Dampak atas kebijakan ini juga akan sangat dirasakan industri makanan dan minuman karena hampir 65 persen menggunakan produk plastik.

‎Inaplas: Kebijakan Cukai Plastik Berpotensi Matikan Industri
QUIET-ENVIRONMENTALIST
Produk air minum dalam kemasan dari bahan plastik. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono‎

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Sekjen Indonesian Olefin & Plastic Industry Association (Inaplas), Fajar Budiono melihat rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai terhadap produk plastik terutama kantong plastik hanya akan menguntungkan importir produk tersebut, serta berpotensi mematikan industri di dalam negeri.

"Tidak seperti industri rokok yang dapat dikenakan cukai, industri plastik memiliki karakteristik yang sangat berbeda karena turunannya sangat banyak sehingga kalau dikenakan cukai dampaknya justru akan merugikan," kata Fajar, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Menurut Fajar, ‎dampak dari kebijakan ini juga akan sangat dirasakan industri makanan dan minuman karena hampir 65 persen menggunakan produk plastik.

Karena itu pemerintah diimbau tidak terburu-buru mengeluarkan kebijakan tersebut.

Ia menilai, jika target dari pemerintah merupakan upaya meningkatkan pendapatan negara dari cukai juga dinilai tidak tepat karena percuma saja kalau potensi PPN dan PPh juga hilang akibat kebijakan tersebut.

Fajar mengatakan, Inaplas pernah menghitung kalau cukai dapat dihimpun Rp1,2 triliun maka disisi lain potensi PPN dan PPh yang hilang diperkirakan bisa mencapai Rp1,9 triliun berarti pemerintah justru kehilangan potensi pendapatan Rp700 miliar.

"Kerugian itu disebabkan banyak industri ikutan dari plastik yang ikut gulung tikar atau kehilangan potensi penjualannya sebagai akibat dari kebijakan tersebut," ujar Fajar.

Lebih lanjut dia mengatakan, kalaupun disebut alasan mengenakan cukai terhadap produk plastik karena dianggap sebagai penyebab kerusakan lingkungan, hal tersebut juga tidak sepenuhnya benar.

"Sampah plastik merupakan satu-satunya produk yang sebenarnya lebih mudah untuk didaur ulang dibandingkan sampah lainnya, bahkan biayanya juga lebih kecil," ucapnya.‎

Fajar juga mengkhawatirkan, kalau kebijakan cukai itu sampai diberlakukan maka yang terjadi penyelundupan produk plastik akan marak.

"Pengawasan barang masuk dari luar kita sangat lemah selain karena terdiri banyak kepulauan juga pengawasannya masih lemah, kalau sampai diserbu produk plastik dari luar maka yang terkena dampaknya industri plastik di hilir," tutur Fajar.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved