Penegakan Hukum Masih Belum Berimbang Jika tidak Disertai dengan Pelayanan yang Baik
Penegakan hukum masih belum berimbang kalau tidak disertai dengan pelayanan yang baik dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyebutkan potensi kerugian negara dari manipulasi dan penyelundupan tekstil sebesar Rp 118 miliar.
Hasil inspeksi mendadak (sidak) pihak Bea Cukai Indonesia tersebut berupa penegakan hukum perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang baik kepada msayarakat.
"Hasil sidak tersebut sebagai bagian dari reformasi bea cukai dalam hal penegakan hukum dan sudah cukup baik," kata Sri Mulyani kepada Tribunnews.com, Sabtu (6/5/2017).
Meskipun demikian penegakan hukum masih belum berimbang kalau tidak disertai dengan pelayanan yang baik dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.
Baca: Sri Mulyani: Kelemahan Jepang Angka Lanjut Usia Cukup Tinggi
Masyarakat menginginkan pelayanan yang baik dan cepat di berbagai instansi pemerintah.
"Itu bagian dari penegakan hukum tetapi tentu juga harus dibarengi dnegan pelayanan kepada masyarakat yang semakin tinggi kualitasnya, baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Keseimbangan tersebut sangatlah penting," kata Sri Mulyani.
Melihat gebrakan dan sidak yang dilakukan Sri Mulyani tersebut di bidang bea cukai, serta upaya reformasi di bidang perpajakan dengan tax amnestinya, bukan tidak mungkin dilakukan sidak-sidak ke masyarakat di bidang perpajakan.
Bagaimana dengan sidak di bidang perpajakan di masa depan? Menteri keuangan ini pun hanya tersenyum tak memberikan komentar apa pun.
