Dradjad Wibowo: Demi Kebaikan Bersama, AEoI Harus Kita Dukung

Ekonom Dradjad H Wibowo menilai, setelah tax amnesty dilaksanakan, sudah sewajarnya Ditjen Pajak mendapat akses terhadap rekening

Dradjad Wibowo: Demi Kebaikan Bersama, AEoI Harus Kita Dukung
ISTIMEWA
Ekonom Dradjad Wibowo 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Dradjad H Wibowo menilai, setelah tax amnesty dilaksanakan, sudah sewajarnya Ditjen Pajak mendapat akses terhadap rekening di lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.

"Indonesia ikut meneken komitmen global terkait pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information - AEoI). Indonesia, seperti juga Singapura dan Malaysia, sudah berkomitmen melaksanakannya mulai 1 Januari 2018, sementara negara lain seperti Australia mulai 1 Januari 2017," ungkap Dradjad, Rabu (17/5/2017).

Dradjad menegaskan, detil dari pelaksanaan AEoI ini masih perlu dimatangkan antar negara, baik secara multilateral atau bilateral. Namun ada catatan penting, lanjutnya, Amerika Serikat tidak ikut meneken AEoI.

"Justru negara lain dipaksa menyetor data nasabah WN AS kepada AS melalui Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act). Substansi Perppu sudah sewajarnya dijalankan, dan dijalankan," Dradjad menegaskan kembali.

Pemerintah optimistis, DPR meloloskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menyatakan mereka yang tidak mendukung diterbitkannya Perppu tersebut, ketakutan hartanya yang disimpan tidak sesuai aturan bisa terungkap.

"Yang tidak mendukung mungkin ketakutan karena banyak yang disimpan-simpan gitu ya," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan yang dikutip tribunnews.com dari kompas.com.

Pramono menuturkan, Perppu ini tidak bisa dihindari. Negara-negara dunia sudah menyepakati adanya transparansi data perpajakan pada 2018 mendatang. Apalagi, pemerintah Indonesia sudah melaksanakan program pengampunan pajak atau 'tax mmnesty'.

Presiden Joko Widodo dipastikan sudah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang keterbukaan informasi perpajakan.

Dradjad Wibowo kemudian memberikan catatan, beberapa hal krusial yang perlu dijaga pemerintah. Kewenangan ini sangat rawan disalahgunakan oleh oknum pajak nakal.

Halaman
12
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help