Menkeu Minta yang Protes Smartphone Dimasukkan SPT Agar Baca Aturannya

Sri Mulyani tidak banyak berkomentar terkait smartphone atau telepon pintar yang dimiliki wajib pajak agar dilaporkan ke dalam SPT

Menkeu Minta yang Protes Smartphone Dimasukkan SPT Agar Baca Aturannya
Seno
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak banyak berkomentar terkait smartphone atau telepon pintar yang dimiliki wajib pajak agar dilaporkan ke dalam Surat Pelaporan Harta Tahunan (SPT) pajak.

"Itu aturannya sudah dari tahun 2.000, yang membuat komentar itu suruh lihat saja," ujar Sri Mulyani di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Baca: Selain Smartphone, Ternyata Sepeda Juga Harus Dilaporkan di SPT

Sebelumnya mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menyindir Sri Mulyani dalam akun media sosialnya dengan menulis:

"Saking paniknya uber setoran cicilan utang, HP harus didaftarkan sbg harta. Depresiasi HP sangat tinggi, kok ilmunya cuman segitu Mbok Srie," tulis Rizal dalam akun Twitter resminya @RamliRizal.

Hal tersebut diungkapkan Rizal seiring adanya imbauan Ditjen Pajak melalui akun Twitter resminya @DitjenPajakRI. "Lagi heboh smartphone yang baru rilis ya? Ingat, tambah smartphone di kolom harta SPT Tahunan ya #SadarPajak" tulis DJP.

Ramainya pembicaraan smartphone dilaporkan SPT Tahunan, membuat Kasubdit Humas Ditjen Pajak, Ani menyampaikan penjelasan persoalan tersebut.

"Smartphone atau HP adalah termasuk jenis harta yg seharusnya dilaporkan di SPT, seperti halnya TV, Kulkas, Laptop. Dalam pelaporan SPT Tahunan PPh seluruh jenis di atas dilaporkan dg Kategori Harta Bergerak Lainnya dengan Kode 055.

Banyak sekali wajib pajak hanya berpikir bahwa harta yg dilaporkan di SPT hanya Rumah dan Mobil saja. Padahal banyak sekali jenis harta yg harus dilaporkan. Dilaporkan ya pak.. bukan dibayarkan.

Nah, ini bukan salahnya ibu Sri Mulyani. Amanat UU KUP, SPT itu harus diisi dengan Lengkap, Benar dan Jelas.

Sedangkan pajak yang dibayar adalah PPN pada saat Smartphone atau TV/Kulkas/Laptop dll tsb dibeli. Jadi pajak atas barang2 tsb audah dibayar saat membeli barang2 tsb pak. Kami menghimbau agar harta yg dibeli tsb dilaporkan di SPT.

Bagi Aparatur Sipil Negara, HP/Kulkas/Laptop dll juga harus dilaporkan dalam pelaporan harta ke KPK pak.

Demikian pak, semoga penjelasan ini bisa juga dibaca oleh masyarakat dan menjadi jelas. Mohon sekali tidak menyalahkan ibu Sri Mulyani. Beliau sangat luar biasa mencintai Republik ini dan bekerja tanpa lelah untuk mengawal keuangan negara kita," tulis Ani dalam akun Facebooknya.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help