Atasi Backlog, Pemerintah Perlu Genjot Edukasi Teknologi Properti Murah

Nirwono Joga mengatakan adopsi penerapan teknologi properti murah, perlu terus digencarkan melalui edukasi pada publik

Atasi Backlog, Pemerintah Perlu Genjot Edukasi Teknologi Properti Murah
Tribunnews/JEPRIMA
ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penerapan teknologi properti murah dinilai dapat mengurangi angka backlog (kekurangan terhadap ketersediaan rumah) yang saat ini mencapai 13,8 juta unit.

Salah satunya dengan teknologi kayu olahan sistem knockdown, karena mampu dibangun dengan cepat, juga lebih murah sekaligus ramah lingkungan.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan adopsi penerapan teknologi properti murah, perlu terus digencarkan melalui edukasi pada publik. Menurutnya, terdapat tiga pihak yang bertanggungjawab dalam mendukung penerapan adopsi teknologi kayu ramah lingkungan.

"Mereka adalah pemerintah daerah, pengembang, dan arsitek," kata pria yang juga berprofesi arsitek ini seperti dikutip dalam keterangannya, Rabu (20/9).

Ketiganya, kata Nirwono, harus mengangkat kembali dan membangun rasa bangga terhadap arsitektur lokal yakni rumah berbahan bangunan lokal yang ramah lingkungan, seperti kayu, bambu, batu kali.

"Pemda harus siapkan perda yang mewajibkan mengangkat arsitektur lokal dan berbahan ramah lingkungan, pengembang dan arsitek wajib mengikutinya, kalau tidak pemda tidak memberikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)," kata Nirwono.

Nirwono melanjutkan, agar adopsi teknologi kayu bertahan lama, dilakukan penguatan lingkungan seperti pelestarian hutan kayu dan hutan bambu sehingga menambah luas ruang terbuka hijau (RTH) dan memperbaiki kualitas lingkungan pemukiman.

"Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan harus diterapkan di mana pembangunan perumahan dan pemukiman harus ramah lingkungan. Dengan begitu, akan memperbaiki kualitas lingkungan, dan meningkatkan kesehatan penghuninya," ujarnya.

Menurut Nirwono, masih minimnya adopsi teknologi properti dan penggunaan bahan alternatif membangun rumah, karena tidak ada kebijakan tata ruang yang konsisten kepada masyarakat dan pengembang. Padahal dalam membangun, kawasan hunian, dan kawasan RTH harus seimbang.

Selama ini, kata Nirwono, konsep pengembangan kawasan di kawasan perkotaan belum diarahkan ke kepadatan sedang-tinggi untuk menghemat lahan, juga belum ada pembatasan rumah tapak di dalam kota dan menerapkan prinsip bangunan hijau.

Upaya lain adalah revitalisasi kawasan padat penduduk dan padat bangunan di pusat kota, dengan mendorong hunian vertikal, juga perbaikan kampung dalam kota.

"Selain itu, perlu dilakukan pengembangan rumah tapak ke arah pinggiran kota dengan teknik arsitektur lokal. Contoh rumah panggung kayu dan bambu dengan teknik pengawetan tinggi sehingga bertahan lama," tegas Nirwono.

Mengutip Laporan McKinsey Global Institute (MGI), saat ini 330 juta rumah tangga perkotaan di seluruh dunia tinggal di perumahan di bawah standar. Sementara sekitar 200 juta rumah tangga di negara berkembang tinggal di daerah kumuh.

MGI memperkirakan, tahun 2025, sekitar 440 juta rumah tangga perkotaan di seluruh dunia - setidaknya 1,6 miliar orang - akan menempati perumahan yang tidak memadai, tidak aman, karena tidak punya akses finansial.

Hitungan McKinsey Global Institute, rumah yang terbuat dari kayu rekayasa jauh lebih murah daripada rumah beton dan bata dengan ukuran yang sama. Biasanya, harga 30 persen lebih murah karena efisiensi skala, pembuatan dan produksi.

Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help