Sri Mulyani Belum Bisa Komentari Dana Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Surabaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani belum bisa bicara soal pendanaan proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya.

Sri Mulyani Belum Bisa Komentari Dana Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Surabaya
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani belum bisa bicara soal pendanaan proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya karena masih banyak yang belum muncul untuk kepentingan kementerian keuangan.

"Saya tak bisa komentar soal pendanaan proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya karena banyak yang belum muncul," kata Sri Mulyani, Minggu (8/10/2017) malam di aula Kedutaan Besar Reepublik Indoensia di Tokyo di hadapan sekitar 200 orang pengunjung.

Sri mengatakan dia belum melihat kontrak proyek tersebut.

"Kontrak belum ada, bidding juga belum ada, analisa ekonomi juga belum ada, tak tahu skemanya apakah ini public atau private dan hal-hal lain yang belum muncul," kata Sri.

Baca: Kisah Mistis di Jalur Nagreg, Melempar Rokok Sebelum Turunan hingga Sosok Bayangan Putih Menyeberang

Menurut Sri Mulyani jika negara Jepang mau memberikan bantuan dana, boleh-boleh saja melalui pemerintah.

"Negara lain seperti Jepang dengan loan nya berapa yang akan disampaikan melalui pemerintah dan juga dana dari PT Kereta Api Indonesia dan sebagainya belum muncul semua. Banyak program infrastruktur tidak 100 persen dana pemerintah saat ini," kata Sri.

Menurutnya, lebih dari Rp 5.000 triliun sampai dengan 2019 yang mendanai 40 persen pembangunan infrastruktur di Indonesia bersama BUMN dan sisa private baik dari dalam maupun luar negeri.

"Ada public private partnersghip juga. Instrumen proyek bagus ada dalam proyek nasional
tapi preparation project tak ada. Tidak membikin desain detil dan siap procurement. Akibatnya banyak yang tidak ikut, ada pula yang purely private beri jaminan. Sebanyak 3 persen dari GDP proyek infrastruktur ada jaminan, misalnya listrik, housing tapi semuanya tentu saja kita ekspor dan monitor," jelas Sri Mulyani.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help