MUI Dukung Kemenag Ambil Alih Urusan Sertifikasi Halal

MUI memberikan dukungan penuh atas diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

MUI Dukung Kemenag Ambil Alih Urusan Sertifikasi Halal
TRIBUN/HO
Pengunjung mengunjungi booth Coca-Cola saat pameran Indonesia International Halal Expo 2016 (INDHEX 2016) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (21/10/2016). Coca-Cola Indonesia turut berpartisipasi dalam Halal Expo sebagai bagian dari sustainability commitment produk Coca-Cola yang telah bersertifikasi halal dari MUI. TRIBUNNEWS/HO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan dukungan penuh atas diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Kementerian Agama.

Sebagaimana perintah dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Dengan diresmikannya BPJPH hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan kehalalan dari sebuah produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan sebagainya menjadi tanggung jawab penuh negara dalam hal ini pemerintah,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangan tertulis, Jumat (13/10).

Zainut menegaskan hadirnya BPJPH akan memberikan rasa lebih terlindungi hak asasi dalam menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya.

Khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk mengonsumsi produk makanan, minuman yang halal sesuai dengan syariat Islam.

MUI dari sejak mulai proses pembahasan RUU JPH di DPR sampai dengan ditetapkannya menjadi UU oleh Presiden tidak pernah absen untuk mengawal dan memberikan masukan, pendapat dan saran agar UU tersebut dapat segera diselesaikan agar harapan umat Islam segera terpenuhi.

MUI berharap dengan diresmikannya BPJPH kegiatan pemasyarakatan produk halal semakin meluas, masif, dan berdaya guna karena didukung oleh perangkat pemerintah yang memadai dan adanya kepastian hukum dalam penerapannya.

Selama ini produsen tidak ada kewajiban untuk mensertifikasi kehalalan produknya. Ke depan semua produk makanan, minuman, obat dan kosmetika yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Kebijakan tersebut tentunya harus didukung oleh semua pihak khususnya aparat hukum dalam penerapannya,” jelasnya.

Baca: Sejak Listik di Bursa, Saham Kiosan Melonjak 203 Persen

“MUI menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh umat Islam yang selama 38 tahun memberikan kepercayaan kepada MUI untuk mengawal dan melindungi umat Islam dari mengonsumsi makanan, minuman dan barang yang tidak halal sesuai dengan ketentuan syariat lslam,” ujarnya.

Halaman
12
Editor: Fajar Anjungroso
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help