Mulai 2019, Sertifikasi Produk Halal Jadi Kewajiban dan Akan Dijalankan Kemenag

“UU ini lahir atas inisiatif MUI. MUI mendukung sekali pelaksanaan UU ini,” ujar anggota Komis Fatwa MUI Aminuddin Yakub

Mulai 2019, Sertifikasi Produk Halal Jadi Kewajiban dan Akan Dijalankan Kemenag
KONTAN
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2019 mendatang, sesuai amanat UU Nomor 33 Tahun 2014, semua produk yang dipasarkan di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri wajib bersertifikat halal.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Kementerian Agama selaku penerima mandat undang-undang tersebut.

“UU ini lahir atas inisiatif MUI. MUI mendukung sekali pelaksanaan UU ini,” ujar anggota Komis Fatwa MUI Aminuddin Yakub dalam kesempatan live talkshow di salah satu televisi nasional, Jumat (13/10/2017).

Menurutnya, ada dua alasan kenapa MUI mendukung pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal (JPH).

Pertama, UU ini lahir atas inisiatif MUI.

Kedua, dengan UU ini, maka tujuan MUI untuk melindungi umat Islam dari mengonsumsi produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak halal bisa tercapai.

“Sejak 1989, ketika MUI mulai melakukan sertifikasi halal atas produk-produk usaha, tujuannya adalah untuk melindungi umat dari konsumsi yang tidak halal,” ujar Aminuddin.

Ia menjelaskan, pengelolaan MUI dulu hanya bersifat sukarela (volunteer), maka dengan adanya UU ini, pada 2019 nanti, halal akan menjadi sebuah kewajiban atau mandatory.

“Kalau mandatori, maka harus dikelola lembaga yang lebih besar otoritasnya, dan dalam hal ini adalah Kementerian Agama,” kata Aminudin.

Halaman
12
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help