Eksekutif Asuransi Jepang Harapkan Indonesia Bisa Punya Sistem Seperti Jepang

Di Jepang kami share data claim antar perusahaan asuransi bisa dilihat dengan menggunakan password

Eksekutif Asuransi Jepang Harapkan Indonesia Bisa Punya Sistem Seperti Jepang
Richard Susilo
Mamoru Otsubo, General manager Asosiasi Asuransi Umum Jepang (GIAJ) 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Seorang eksekutif asuransi umum Jepang, Mamoru Otsubo, General manager Asosiasi Asuransi Umum Jepang (GIAJ) merasa bingung mengapa Indonesia tidak membuat sistim bagi data (share) antar perusahaan asuransi mengenai claim yang diajukan nasabahnya. Hal ini sangat penting sekali.

"Di Jepang kami share data claim antar perusahaan asuransi bisa dilihat dengan menggunakan password yang telah disepakati bersama," papar Otsubo khusus kepada Tribunnews.com kemarin (17/10/2017).

Mengapa sharing data penting sekali bagi asuransi di Jepang?

"Karena kalau satu nasabah claim asuransi dan dia berbuat curang sering claim untuk dapat keuntungan, lalu melakukan ke asuransi lain supaya tak ketahuan, maka asuransi sulit menjejaki nasabah itu melakukan sesuatu yang tidak wajar. Tapi kalau sharing informasi bisa dilakukan, sebuah asuransi bisa mencari data ke asuransi lain dan menemukan nasabah itu ternyata melakukan claim yang sama di hari yang sama dengan kejadian yang sama, jelas ini aneh," paparnya.

Membayar premi asuransi bukan berarti untuk maksud mencari untung atau cari duit tetapi untuk meng-cover resiko yang ada ditanggung si nasabah, mengalikan resiko dari nasabah e pihak asuransi.

"Saya kok merasakan setelah tanya di sana sini saat ke Indonesia minggu lalu, sepertinya sangat tidak suka kalau sharing data nasabah asuransi ya dengan alasan persaingan usaha sangat ketat. Menurut saya mungkin perlu dipertimbangkan, karena yang rugi adalah perusahaan asuransi karena terjadi kecurangan atau penipuan oleh nasabah ke perusahaan asuransi," jelasnya lagi.

Perusahaan asuransi di Jepang pun sangat baik kerjasama dengan pihak kepolisian. Namun ternyata apabila terjadi kecelakaan lalu-lintas, tidak mesti harus ada laporan polisi.

"Laporan polisi bisa ada bisa tidak ada tergantung kasusnya. Jadi pihak asuransi Jepang tidak mengharuskan selalu harus ada laporan polisi kalau ada kecelakaan," ungkapnya lagi.

Namun dari pihak asuransi pasti akan mengecek dengan teliti kerusakan yang ada terjadi pada nasabah untuk melihat kewajaran yang ada pada saat dia melakukan claim asuransinya.

Terkait dengan mafia Jepang (yakuza) diakuinya hal yang rumit sekali dan sangat sensitif di Jepang karena ada klausula khusus UU Anti Yakuza yang mengatur khusus kepada organisasi ini.

"Seandainya tidak di cover asuransi, nanti kalau ada kecelakaan menyangkut masyarakat umum bagaimana? Kan menjadi repot semua pihak karena mobil anggota yakuza itu tak bisa diasuransikan."

Olehkarena itu setiap perusahaan asuransi di jepang akhirnya memiliki kebijakan sendiri, tergantung perusahaan itu mau menerima atau tidak covarage asuransi mobil atau property yang dimiliki kalangan yakuza di Jepang.

Pihak yakuza di Jepang dilarang menyewa mobil dilarang membuka akun bank dilarang menyewa rumah dan berbagai pembatasan lainnya sehingga saat ini tampaknya menjadi sangat terkungkung di dalam rumah sendiri dan dijauhkan oleh ketentuan agar tidak dekat dengan masyarakat.

Bahkan ada pula aturan markas Yakuza tidak boleh dekat sekolah atau fasilitas umum dan paling dekat dengan jarak sekitar 500 meter dengan fasilitas umum per tahun 1992 saat UU Anti Yakuza diterapkan.

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help