Paradise Papers Juga Ungkap Praktik Penggundulan Hutan di Indonesia

April adalah satu dari selusin perusahaan hasil hutan yang berbasis di Asia yang telah menggunakan jasa Appleby.

Paradise Papers Juga Ungkap Praktik Penggundulan Hutan di Indonesia
Greenpeace
Aktivis Greenpeace menyusuri kawasan gundul di dekat Taman Nasional Bukit Tiga, Riau. Tim Mataharimau menyaksikan langsung kerusakan hutan di Indonesia. Greenpeace mendesak pemerintah untuk meninjau konsesi yang ada, melindungi lahan gambut dan mendesak industri untuk menerapkan kebijakan nol deforestasi dalam operasi mereka

Speharto menyatakan bahwa hutan negara - yang mencakup sekitar tiga perempat dari seluruh tanah Indonesia - milik negara, menyingkirkan klaim masyarakat adat atas kepemilikan mereka. Konsesi hutan dibagi antara anggota keluarga, mitra bisnis dan loyalis.

Menjelang akhir era Soeharto, yang berlangsung sampai tahun 1990an, sekitar 100 juta hektar hutan tropis Indonesia -setara dengan luas area Jerman dan Belanda- telah dilucuti dengan penebangan pohon secara membabi buta.

Tanoto kemudian membuka pabrik pulp dan kertas pertamanya dengan sebuah upacara yang dihadiri oleh Suharto dan kabinetnya.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan periset kehutanan di Indonesia, selama bertahun-tahun, perusahaannya mendapatkan keuntungan dari subsidi pemerintah yang murah hati yang diberikan ke sektor kehutanan, termasuk royalti yang dibayarkan kepada pemerintah yang telah dipangkas secara artifisial sejak tahun 1990an. 

RGE menuju offshore

Tanoto lantas pindah ke bisnis minyak kelapa sawit, energi dan serat yang digunakan untuk membuat rayon dan plastik saat pertumbuhan ekonomi Indonesia tengah booming di  pertengahan 1990-an untuk menjadi "harimau Asia."

Menurut catatan yang ditinjau oleh ICIJ, pada saat yang sama, RGE mulai memindahkan urusan keuangannya ke tempat-tempat yang bebas pajak, mendirikan entitas perusahaan di yurisdiksi nol atau rendah, dan memindahkan modal ke luar negeri.

Pada September 1994, potongan pertama dari apa yang akan menjadi kelompok April muncul dengan formasi dua perusahaan di Bermuda.

Perusahaan-perusahaan tersebut mempertahankan Appleby untuk mengurus administrasi dan layanan hukum. Dalam setahun, salah satu entitas yang ada di Bermuda itu, yang juga dikenal sebagai April, terdaftar di New York Stock Exchange. 

Menurut dokumen rahasia yang digunakan dalam penyelidikan "Offshore Leaks" ICIJ tahun 2013, penyedia layanan offshore yang berbasis di Singapura yang disebut Portcullis TrustNet membantu RGE mendirikan perusahaan di British Virgin Islands dan dua perusahaan di Kepulauan Cook.

Salah satu perusahaan di Kepulauan Cook adalah PEC-Tech Ltd, yang merupakan sebuah firma teknik yang menjadi pemain aktif dalam operasi pulp dan kertas Tanoto.

Bagi beberapa perusahaan yang diciptakan melalui Portcullis, Tanoto menandatangani kontrak yang memberi wewenang kepada perusahaan pihak ketiga untuk melakukan transaksi atas namanya.

Tanoto, seorang warga etnis Tionghoa di Indonesia, menandatangani otorisasi dengan nama Tionghoa-nya, Tan Kang Hoo.

Saat krisis finansial, April mendapatkan bailout

Krisis finansial Asia pada 1997 lalu juga menyebabkan ekonomi Indonesia tergelincir sehingga membuat Suharto kehilangan kekuasaannya. Guncangan ekonomi tersebut menyebabkan April harus delisting dari New York Stock Exchange dan terlilit utang senilai US$ 1,3 miliar. 

Kemudian, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan industri sumber daya negara alam.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan kreditur -baik nasional dan internasional- merestrukturisasi utang April dan para pesaingnya.

Menurut laporan para pakar kehutanan di Indonesia, April sepakat untuk memperluas operasi bubur kertas di pulau Sumatra dengan imbalan restrukturisasi.

April juga berekspansi ke China, Brazil, dan negara lainnya. Dokumen Appleby menunjukkan bahwa April juga memiliki anak usaha di Dubai, Seychelles, dan negara surga pajak lainnya. Perusahaan-perusahaan ini tidak tercatat di situs April

Sementara itu, RGE memindahkan kantor pusatnya ke Singapura, pusat bisnis yang menetapkan pajak finansial rendah. 

RGE terafiliasi dengan Asian Agri 

Kompleksitas konglomerat yang berkembang kembali menemui masalah pada 2007. Pada waktu itu, otoritas pajak Indonesia mulai menyelidiki afiliasi minyak sawit raksasa RGE, yang dikenal sebagai Asian Agri. Pemerintah Indonesia menuding, bahwa antara tahun 2002 hingga 2005, para manajer Asian Agri merancang sebuah skema penghindaran pajak yang melibatkan 14 anak perusahaan.

Pihak berwenang mengklaim bahwa Asian Agri menggunakan perusahaan cangkang di Virgin Islands Inggris, Macao dan Hong Kong untuk memanipulasi harga barang yang dipindahtangankan dan secara artifisial mengurangi keuntungan perusahaan-perusahaan Indonesia sambil meningkatkan pendapatan dari anak perusahaan offshore yang menetapkan pajak rendah. Pada tahun 2012, Mahkamah Agung Indonesia memvonis manajer pajak Asian Agri di Indonesia dua tahun penjara dan memerintahkan perusahaan kelapa sawit untuk membayar lebih pajak dan denda lebih dari US$ 440 juta.

Ketika unit minyak sawit RGE menghadapi masalah pajak, April terperosok dalam kontroversi seiring berlanjutnya ekspansi mereka.

Pada tahun 2008, seorang pejabat pemerintah di Sumatra divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara karena telah menerima suap US$ 100.000 dengan imbalan izin mendirikan perkebunan hutan kepada perusahaan yang secara ilegal melakukan penebangan kayu di hutan lindung. Menurut beberapa laporan berita, tujuh perusahaan tersebut adalah pemasok kayu April. Baik April maupun anak perusahaannya tidak dikenai biaya apapun, namun para pemerhati lingkungan mengatakan bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab karena anak perusahaannya membeli kayu dari perusahaan yang beroperasi secara ilegal. Eyes on the Forest, sebuah koalisi lingkungan, mengklaim bahwa April bertanggung jawab atas penghancuran sekitar 350.000 hektar hutan di Sumatra dan bahwa perusahaan tersebut "secara sadar telah merusak hutan alam dari konsesi yang izinnya dikeluarkan melalui praktik korupsi."

April membantah tuduhan tersebut. "Kami melakukan konversi lahan secara bertanggung jawab," tulis April menanggapi laporan Eyes on the Forest. "Tuduhan bahwa April atau perusahaan yang memproduksi serat kayu beroperasi secara tidak sah, atau konsesi yang diberikan telah menjadi subyek praktik korupsi, merupakan hal yang tidak benar."

Pada 2016, Mahkamah Agung Indonesia mendenda salah satu pemasok April senilai US$ 1,2 miliar setelah menemukan bahwa pemasok telah melakukan pembalakan liar dan menghancurkan lebih dari 18.000 hektar hutan.

Bank besar kucurkan kredit kepada April

Meskipun banyak komplain yang muncul, kucuran dana dari bank besar terus mengucur.

Pada Desember 2016, misalnya, sekelompok bank yang dipimpin Credit Suisse, menggunakan Appleby sebagai penasehat, mengatur pinjaman ke April Group dengan dana mencapai lebih dari US$ 180 juta. 

Uang tersebut ditujukan untuk PEC-Tech, perusahaan teknologi di Cook Islands. Namun, dana tersebut tidak secara langsung mengucur ke sana. 

Menurut surat elektronik Appleby, malah, yang meminjam adalah perusahaan yang berada di Virgin Islands Inggris yakni Gold Crest Capital, yang pada gilirannya akan memberikan uang tersebut kepada perusahaan Kepulauan Virgin Inggris lainnya, yang akan mengirimkan kembali pinjaman tersebut ke perusahaan induk Singapura, yang "bertindak sebagai pusat keuangan dan keuangan untuk kelompok April."

Perusahaan induk di Singapura, Heliosity Consulting, akan meminjamkan dana tersebut ke unit pengadaan bubur kertas April di Indonesia, yang kemudian akan membayar PEC-Tech untuk jalur produksi pulp baru.

Seorang pengacara untuk bank-bank tersebut menulis dalam sebuah email kepada Appleby, pengaturan sirkuit adalah bagian dari struktur berbasis pajak yang dirancang untuk mengurangi beban pajak keseluruhan kelompok.

Appleby tidak membentuk struktur ini namun memberikan layanan hukum kepada bank-bank yang memberi pinjaman kepada beberapa anak perusahaan April.

Efek dari pengaturan ini terhadap pajak tidak diketahui. Tapi file yang bocor menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sebuah anak perusahaan April di British Virgin Islands memperoleh pinjaman serupa yang digambarkan bebas pajak.

Juru bicara April mengatakan bahwa perusahaan tersebut "memenuhi semua kewajiban perpajakan di wilayah hukum di mana perusahaan beroperasi" dan "mematuhi semua undang-undang dan peraturan domestik dan internasional yang relevan dalam urusan keuangannya sebagai bagian dari komitmen keseluruhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan."

Para ahli yang diwawancarai oleh ICIJ mengatakan bahwa aksi yang dilakukan itu dapat menurunkan biaya pinjaman dengan memindahkan pinjaman melalui perusahaan cangkang di British Virgin Islands dan tempat-tempat bebas pajak lainnya ke pusat keuangan seperti Singapura.

Mengarahkan uang dengan cara itu dapat mengurangi atau menghindari pemotongan pajak atas pembayaran bunga kepada pemberi pinjaman. Hasil pinjaman tersebut kemudian dapat disalurkan ke perusahaan yang beroperasi di negara dengan pajak tinggi seperti Indonesia.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie 

Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help