Pemerintah Dinilai Kurang Transparan Soal Holding BUMN

“Saya pikir sudah seharusnya pemerintah bisa menjelaskan kepada publik terkait holding...

Pemerintah Dinilai Kurang Transparan Soal Holding BUMN
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas. 

TRIBUNNEWS.COM - Lembaga pengawas praktik korupsi Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah membeberkan secara detil ihwal rencana pelaksanaan holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai masih memunculkan banyak pro-kontra di level publik.

Penjelasan atas tujuan holdingisasi BUMN dimaksudkan demi meminimalisir meningkatnya praktik korupsi pasca pelaksanaan konsepsi tersebut.

“Saya pikir sudah seharusnya pemerintah bisa menjelaskan kepada publik terkait roadmap, valuasi, hingga mekanisme pengawasan perusaha-perusahaan yang akan tergabung dalam holding. Walaupun memang holding BUMN itu cerita lama, tapi saya lihat yang sekarang kesannya terburu-buru sehingga memunculkan banyak kecurigaan,” ujar Firdaus Ilyas, koordinator Divisi Riset ICW kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/12).

Kecurigaan tersebut, Firdaus bilang muncul lantaran pemerintah tidak secara gamblang menjelaskan mekanisme pengawasan anak dan cucu usaha BUMN, hingga untung-rugi yang diperoleh dari pelaksanaan holding BUMN.

Tak heran, publik pun menaruh kecurigaan bahwa holding BUMN sarat kepentingan dan cederung memperbesar potensi korupsi.

“Kita memang belum boleh menjustifikasi langsung apakah konsep holding BUMN sekarang ini benar atau salah. Tapi yang kita harus lakukan sekarang adalah bagaimana mendorong pemerintah membenahi mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Apalagi dengan konsep holding yang sekarang, struktur dan pengawasan terhadap badan usaha semakin panjang dan sulit,” tuturnya.

Berangkat dari hal tersebut, Firdaus pun mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno transparan dalam menjelaskan esensi pembentukkan holding BUMN.

Terlebih dalam waktu dekat holdingisasi BUMN akan menyasar sektor minyak dan gas bumi dengan menggabungkan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam kesatuan struktur.

Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help