Kementerian PUPR Tingkatan Kualitas dan Profesionalisme Ahli Pengadaan Barang dan Jasa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan peningkatan kualitas dan profesionalisme ahli pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Kementerian PUPR Tingkatan Kualitas dan Profesionalisme Ahli Pengadaan Barang dan Jasa
ist
Basuki Hadimuljono 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan peningkatan kualitas dan profesionalisme ahli pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Dengan anggaran yang dipercayakan tahun 2018 sebesar Rp 107,38 triliun, sebanyak 78 persennya atau sekitar Rp 83 triliun merupakan anggaran kontraktual.

Sebanyak 11.975 paket akan menggunakan mekanisme PBJ yanh akan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang ada dibawahnya.

Dari total jumlah paket tersebut, 11.336 paket senilai Rp 50 triliun merupakan kontrak tahunan dan tahun jamak (multiyears) baru dan 639 paket senilai Rp 33 triliun merupakan kontrak tahun jamak lanjutan.

“Kementerian PUPR menjadi tulang punggung Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Ini harus dibelanjakan dengan penuh tanggung jawab,” ungkap Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi ULP dan Pokja Kementerian PUPR dengan tema “Modernisasi Pengadaan Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur” yang dihadiri oleh sekitar 750 peserta, di Jakarta, Senin (11/12/2017).

Tujuan Rakor ini adalah agar ULP dan Pokja memiliki kesamaan pemahaman dan langkah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Dari hasil Rakor ULP dan Pokja tersebut, untuk meningkatkan tata kelola PBJ akan dilakukan revisi Kepmen PUPR No. 914 tahun 2017 tentang Penetapan ULP di Kementerian PUPR.

Revisi tersebut antara lain akan mengatur mengenai tata cara penetapan dan penugasan Pokja antara lain Kepala ULP yang akan menetapkan/menugaskan Pokja, tidak lagi kepala satuan kerja.

Keanggotaan Pokja juga diisi oleh lintas unit organisasi. Sebagai contoh untuk pengadaan dibidang jalan dan jembatan, Pokja dengan 7 orang anggota, Ketua Pokja adalah anggota dari Ditjen Bina Marga dengan anggota 4 anggota berasal juga berasal dari Ditjen Bina Marga dan 2 anggota lainnya dari unit organisasi lainnya.

Sementara untuk pengusulan paket pekerjaan yang akan dilelangkan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja (Satker).

Halaman
12
Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help