Menteri PUPR Banyak Dapat Komplain Rumah Murah, Belum Dibangun Sudah Harus Akad Kredit

"Banyak sekali komplain ke saya karena para pengembang sudah akad belum dibangun, sudah dibangun belum ditempati, banyak sekali," ujar Basuki

Menteri PUPR Banyak Dapat Komplain Rumah Murah, Belum Dibangun Sudah Harus Akad Kredit
Kontan
Ilustrasi proyek rumah sederhana. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program satu juta rumah terus dilaksanakan setiap tahunnya. Hal itu untuk mengurangi kekurangan ketersediaan hunian (backlog) yang saat ini mencapai 11,5 juta unit.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui dapat banyak keluhan dari masyarakat terkait pembangunan rumah murah. Pasalnya banyak rumah yang sudah dibangun namun tidak bisa ditempati oleh pembeli.

"Banyak sekali komplain ke saya karena para pengembang sudah akad belum dibangun, sudah dibangun belum ditempati, banyak sekali," ujar Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Basuki mengimbau kepada seluruh pengembang untuk bisa memperbaiki kualitas sarana, prasarana, dan administrasi. Karena Basuki mewakili pemerintah ingin melindungi hak masyarakat saat sudah melakukan akad.

"Saya garis bawahi saya ingin melindungi customer (masyarakat)," tegas Basuki.

Baca: Alfiansyah Dihabisi di Dekat Perlintasan Kereta Api Tambora, Ini Jeritan Hati Ibunya

Baca: Sejak Menjanda, Wanita Asal Jember Ini Jadi Sopir Truk Cabe untuk Hidupi Anak-anaknya

Basuki menambahkan penyediaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program pemerintah untuk bantu masyarakat berpenghasilan rendah dapat tempat tinggal. Tanggung jawab uang negara kata Basuki dibebankan kepada Kementerian PUPR sebagai regulator skema pembiayaan tersebut.

"Apalagi pakai FLPP ada uang negara disitu saya bertanggung jawab melindungi customer," ungkap Basuki.

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help