Sri Mulyani Minta Dirjen Pajak Dengarkan Keluhan Pengusaha dan Perbaiki Pelayanan

Menkeu menginstruksikan seluruh jajaran Ditjen Pajak ‎untuk melakukan komunikasi secara baik dengan kalangan dunia usaha.

Sri Mulyani Minta Dirjen Pajak Dengarkan Keluhan Pengusaha dan Perbaiki Pelayanan
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani memberikan arahan mengenai perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017). Ia memberi peringatan kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk membuat program-program yang lebih kreatif, sehingga serapan kas daerah maksimal untuk perkembangan daerah. (TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) ‎untuk melakukan komunikasi secara baik dengan kalangan dunia usaha.

"Saya minta pada Dirjen Pajak untuk melihat dan dengarkan keluhan dari dunia usaha, seperti apa dan kemudian melakukan komunikasi yang baik, memperbaiki pelayanan terutama kepada masyarakat kecil," tutur Sri Mulyani di komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Mantan Direktur Bank Dunia tersebut pun mengaku setuju dengan usulan dari para pengusaha untuk lebih lembut dalam hal penanganan persoalan pajak.

Baca: Performa iPhone 6 Mulai Lelet 28 Persen setelah Pemakaian 4 Bulan

"Saya setuju dengan itu, karena memang itu yang kita inginkan‎, karena mereka merasakan dengan adanya kultur untuk memungut pajak, masih banyak yang perlu diedukasi," papar Sri Mulyani.

‎Sementara terkait gijzeling atau penyanderaan bagi penunggak pajak, kata Sri Mulyani, ke depan akan lebih diperbaiki dalam hal penangananya agar menciptakan suatu yang kondusif.

"‎Jadi kami bisa melakukan penagihan yang lebih baik, yang tidak menimbulkan banyak sekali noise atau ketakutan," ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani meminta Ditjen Pajak untuk lebih halus dalam melakukan penindakan terhadap para penunggak pajak atau kasus-kasus perpajakan lainnya

"Jadi kalau ada pelanggaran, denda saja, jangan sampai ditutup karena kalau ditutup dampaknya ke pekerja juga soalnya," ujar Rosan.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help