Pemerintah Provinsi Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dari 10 persen tersebut termasuk untuk mengakomodir hak ulayat

Pemerintah Provinsi Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport
Apfia Tioconny Billy
Suasana Penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian saham 10 persen kepada Pemerintah Provinsi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika bakal mendapatkan 10 persen dari 51 persen divestasi pengalihan saham PT Freeport Indonesia (PT FI) ke pemerintah Indonesia.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (12/1/2018).

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dari 10 persen tersebut termasuk untuk mengakomodir hak ulayat atau wilayah adat dan masyarakat yang terkena dampak eksplorasi Freeport.

"Perjanjian ini merupakan langkah strategis, suatu kemajuan signifikan dalam rangka divestasi saham Freeport. Setelah dicapainya pokok -pokok kesepakatan pada 27 Agustus 2017 lalu," ungkap Sri Mulyani, di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (12/1/2018).

Dari 10 persen tersebut Pemerintah Provinsi Papua akan mendapat jatah 3 persen, dan Kabupaten Mimika mendapatkan sisanya sebesar 7 persen.

Sri Mulyani juga menegaskan dalam pengambilan saham 51 persen tersebut tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Belanja Daerah (APBD).

"Pengambilan saham ini akan dilakukan mekanisme korporasi. Dengan demikian tidak membebani APBN dan APBD, dan bisa jadi manfaat dari holding tambang," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani memastikan, tahapan divestasi saham PT Freeport Indonesia tetap berlangsung sesuai rencana. Prosesnya juga masih berlangsung sampai saat ini, dan masih didasarkan dari perjanjian awal yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2017 silam.

Dalam perjanjian itu, PT Freeport Indonesia bersama pemerintah menyepakati sejumlah poin. Pertama, PT Freeport Indonesia sepakat divestasi sahamnya sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia.

Kemudian PT Freeport Indonesia sepakat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama lima tahun hingga Oktober 2022, lalu landasan hukum PT Freeport Indonesia akan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan lagi berstatus Kontrak Karya (KK).

Disepakati juga penerimaan negara secara agregat nanti akan lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini. Jika PT Freeport Indonesia menjalankan perjanjian tersebut, maka mereka akan menerima perpanjangan izin operasional hingga tahun 2041 mendatang.

Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved