Gubernur BI Sebut Bitcoin Dekat dengan Tindak Pencucian Uang dan Terorisme

Pemerintah menegaskan melarang masyarakat Indonesia untuk menggunakan mata uang virtual (cryptocurrency)

Gubernur BI Sebut Bitcoin Dekat dengan Tindak Pencucian Uang dan Terorisme
TRIBUNNEWS/SYAHRIZAL SIDIK
Jumpa pers Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang pertama di tahun 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah menegaskan melarang masyarakat Indonesia untuk menggunakan mata uang virtual (cryptocurrency) seperti bitcoin dijadikan sebagai alat transaksi. 

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo memperingatkan agar masyarakat tidak memperdagangkan atau membeli bitcoin, hal tersebut lantaran tidak adanya badan regulator yang melakukan supervisi mengenai bitcoin, sehingga rentan menimbulkan risiko bagi masyarakat.

Selain itu, penggunaan bitcoin, kata Agus juga dekat dengan kemungkinan tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

 “Bitcoin dekat kemungkinan menjadi instrumen pencucian uang, oleh karena itu kita peringatkan kepada publik tidak melakukan perdagangan, beli jual bitcoin,” ungkap Agus saat jumpa pers Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang pertama di tahun 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/1/2018). 

Baca: Keterlaluan! Sudah Pukuli Istri Hingga Babak Belur, Haris Cabuli Anak Sendiri

Dalam rapat tersebut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah. 

Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan, Kementerian Keuangan secara tegas melarang bitcoin digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, ditegaskan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran atau transaksi keuangan lain wajib pakai rupiah. 

“Bitcoin dalam hal ini bukan sebagai alat transaksi, kalau ini jelas, harus rupiah,” kata Ani.  

Halaman
12
Penulis: Syahrizal Sidik
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help