Kurtubi: Holding Migas Sebaiknya Tunggu Revisi UU Migas Rampung

BUK nantinya menjadi wadah integrasi yang di dalamnya terdapat PT PGN (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), SKK Migas dan BPH Migas.

Kurtubi: Holding Migas Sebaiknya Tunggu Revisi UU Migas Rampung
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Kurtubi, anggota Komisi VII DPR RI dari Partai NasDem 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Kurtubi, mengatakan rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding minyak bumi dan gas (migas), sebaiknya menunggu revisi UU Migas No 22 tahun 2001 rampung.

“Akan jauh lebih baik bagi kepentingan negara apabila pembentukan holding menunggu selesainya Revisi UU Migas No.22/2001,” kata Kurtubi, Selasa (13/2/2018).

Bukan tanpa alasan Kurtubi mengatakan hal itu. Pasalnya, saat ini DPR tengah merencanakan untuk membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.

Rencana tersebut sudah dituangkan dalam draf revisi Undang-Undang Minyak dan Migas (Migas) Nomor 22 tahun 2001 dan sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk diselesaikan.

Baca: Kementerian BUMN Rombak Direksi Pertamina, Direktur Gas Dicopot

BUK nantinya menjadi wadah integrasi yang di dalamnya terdapat PT PGN (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), SKK Migas dan BPH Migas.

Kurtubi menambahkan, holding migas tidak dipaksakan dalam waktu dekat ini mengingat masih belum adanya payung hukum yang menaungi holding migas tersebut.

“Ya harus tunggu Revisi UU migas yg saat ini sudah berada di Baleg DPR. Kalau holding migss dipaksakan sekarang, tidak ada payung hukumnya,” jelas dia.

Efisiensi

Halaman
12
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Klasemen Piala Asia

Rank Negara
Total
1China28151053
2Japan10161541
3Korea8121434
4Indonesia52310
5Iran43512
Lihat Selengkapnya
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help