Pemprov Diminta Kaji Ulang Rencana Kenaikan Pajak

"Pemprov sebaiknya mempertimbangkan dampak jangka menengah dan panjangnya terhadap masyarakat." katanya.

Pemprov Diminta Kaji Ulang Rencana Kenaikan Pajak
net
ILustrasi pajak 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni meminta Pemprov DKI mempertimbangkan rencana menaikkan sejumlah pajak.

Rencana kenaikan pajak tersebut tidak terlepas dari target Pemprov DKI yang ingin mendongkrak pendapatan pajak dari Rp 36,125 triliun menjadi Rp 38,125 triliun pada tahun ini.

Baca: Kewenangan Bamus DPR dan DPRD Sama

"Pemprov sebaiknya mempertimbangkan dampak jangka menengah dan panjangnya terhadap masyarakat. Sebab sejak tahun 2014, Jakarta telah mengalami kenaikan tarif PBB yang signifikan," katanya, Minggu (27/5/2018).

Farouk melihat kenaikan tersebut berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat Jakarta karena alokasi dana yang perlu dikeluarkan meningkat sedemikian rupa.

Menurut Farouk, pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah kelas menengah. Tak ayal, ketika orang semakin tua, penghasilannya semakin turun, PBB malah semakin mahal dan mencekik.

Namun di satu sisi Farouk mengapresiasi kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang mencabut pemberian potongan atau diskon PBB sebesar 50% untuk lapangan golf.

Memang, menurut Farouk diskon besar untuk lapangan golf adalah sangat tidak proporsional mengingat pihak yang menikmati permainan golf adalah orang-orang yang sangat mampu.

Sedangkan di sisi lain sangat sulit bagi anggota masyarakat biasa untuk mendapatkan potongan PBB sebesar 50%.

Pajak parkir gedung

Sebelumnya, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengaku keberatan atas rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan setoran pajak parkir gedung, dari 20% menjadi 30%.

Halaman
12
Editor: Malvyandie Haryadi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved