Kemenhub Akan Serahkan Pengelolaan 10 Bandara ke Swasta

"Ada sepuluh bandara yang akan PPP," ungkap Budi Karya saat ditemui di acra IDF 2018, di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/7/2018).

Kemenhub Akan Serahkan Pengelolaan 10 Bandara ke Swasta
Yanuar Nurcholis Majid/Tribunnews.com
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dikantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan ada sepuluh bandara milik Kementerian Perhubungan yang pengelolannya akan dikerjasamakan dengan badan usaha.

Sepuluh bandara tersebut metode kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).

Budi pun langsung menyebutkan, badan usaha yang akan mengelola adalah Angkasa Pura (AP) I dan AP II.

"Ada sepuluh bandara yang akan PPP," ungkap Budi Karya saat ditemui di acra IDF 2018, di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/7/2018).

10 bandara yang akan kerjasamakan adalah Bandar Udara Tjilik Riwut di Palangkaraya, Bandar Udara Radin Inten II di Lampung, Bandar Udara HAS Hanandjoeddin di Bangka Belitung, Bandar Udara F.L Tobing di Sibolga, Bandar Udara Maimun Saleh di Sabang.

Baca: Pengacara: Ahok Pilih Bebas Murni Ketimbang Bebas Bersyarat

Selanjutnya Bandar Udara Fatmawati di Bengkulu, Bandar Udara Sentani di Jayapura, Bandar Udara di Sulawesi Tengah, Bandar Udara di Sulawesi Tenggara, dan Bandar Udara di Nias.

Budi mengatakan bandara yang paling dekat pengalihannya adalah bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya sementara bandara lainnya masih terhalang valuasi.

Baca: Indung Telornya Diangkat Dokter, Klien Hotman Paris Mengaku Ditawari Uang Damai Rp 500 Juta

"Tjilik Riwut mungkin bisa tahun ini. Sisanya lan proses kan valuasi, butuh waktu," ungkap Budi Karya.

Sebelumnya, Direktur Utama AP II, Awaludin menyebutkan AP II tahun ini memang berencana untuk mengoperasikan Bandara di Palangkaraya.

Saat ini AP II masih menunggu persetujuan pola Kerjasama Pemanfaatan (KSP) karena bandara tersebut saat ini dikelola oleh Kementerian Perhubungan.

"Di semester II ini satu yang di depan mata Palangkaraya, kami sedang tunggu ketetapan pemerintah terkait skema komersialnya untuk kerja sama pemanfaatan KSP aset," kata Awaluddin saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Kamis (5/7/2018).

Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help