Indef: Pemerintah Diminta Evaluasi Realisasi Investasi Tiongkok di Indonesia

Enny Sri Hartati mengatakan pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang investasi-investasi asing di Indonesia terutama investasi Tiongkok.

Indef: Pemerintah Diminta Evaluasi Realisasi Investasi Tiongkok di Indonesia
KOMPAS IMAGES
Enny Sri Hartati 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang investasi-investasi asing di Indonesia terutama investasi Tiongkok.

Seperti diketahui, sejumlah media internasional menyoroti indikasi tersendatnya atau mulai bermasalahnya realisasi komitmen investasi Tiongkok di sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Pakistan, Sri Langka, Vietnam, dan Mesir. Tidak tanggung-tanggung Malaysia baru-baru ini mengkaji ulang mega-proyek investasi Tiongkok di negaranya karena dianggap tidak tepat sasaran.

“Selama ini tidak ada yang mengevaluasi investasi yang masuk dan akan masuk, mana yang dilanjutkan dan mana yang tidak dilanjutkan,” ungkap Enny, Rabu (17/10/2018).

Evaluasi investasi Tiongkok itu menurutnya penting untuk melihat apakah semua investasi yang masuk mengakselerasi ekonomi atau sebaliknya menjadi beban ekonomi.

Evaluasi tersebut bisa dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kemenko Perekonomian.

Belajar dari Malaysia, investasi Tiongkok dievaluasi secara politik setelah ada pergantian rezim. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa investasi tersebut tidak menguntungkan kepentingan nasional sehingga dibatalkan. Selain itu, investasi tersebut ditengarai sarat nepotisme dan kolusi.

Untuk Indonesia, meskipun tidak ada korupsi dan kolusi, Enny mengatakan evaluasi investasi asing diperlukan, salah satunya agar investasi asing tidak berimplikasi pada ketergantungan bahan baku impor.

“Termasuk terhadap penyerapan tenaga kerja, kalau kita lihat data pertumbuhan investasi asing dan pertumbuhan tenaga kerja tidak sepadan,” imbuhnya.

Soal tenaga kerja, menurut Enny, yang banyak dikeluhkan dari investasi Tiongkok di Indonesia adalah banyaknya tenaga kerja asing. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya harmonisasi antara Undang-undang Ketenagakerjaan dengan persetujuan investasi baru oleh pemerintah.

“Jadi ada beberapa investasi baru ketika investasinya mencapai sekian miliar dollar AS memang diperkenankan membawa tenaga kerja asing. Tetapi boleh ini tetap harus memenuhi ketentuan yang ada di UU Ketenagakerjaan, bahwa yang diperbolehkan hanya tenaga kerja profesional, nah ini yang mesti ditertibkan,” kata Enny.

Halaman
12
Penulis: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved