Politikus PKS: Pemerintahan ke Depan Harus Lakukan Reformasi Birokrasi

Pakar Ekonomi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, sebetulnya pemerintah bisa saja terlepas dari genderuwo ekonomi

Politikus PKS: Pemerintahan ke Depan Harus Lakukan Reformasi Birokrasi
THINKSTOCKPHOTOS
Ilustrasi rupiah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belakangan ini, istilah genderuwo mendadak viral setelah dicetuskan Presiden Jokowi untuk menyebut politikus yang kerjanya hanya menakut-nakuti masyarakat. Singkatnya, genderuwo ini mitologi Jawa yang tidak kelihatan tetapi menakutkan.

Tidak hanya di tataran politik, ilustrasi genderuwo ini juga mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Dalam artian, genderuwo ini adalah mafia-mafia ekonomi yang menyatu dengan penguasa, tidak terlihat namun membuat rugi negara. Sebut saja mafia di sektor pertambangan migas, anggaran negara (APBN/APBD), sektor pangan hingga penegakan hukum.

Pakar Ekonomi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, sebetulnya pemerintah bisa saja terlepas dari politik atau genderuwo ekonomi tersebut, jika bersikap transparan dan jujur kepada publik.

"Kalau birokrasinya dibikin efisien, transparan dan profesional. Dengan birokrasi yang baik maka keterbukaan informasi itu akan bisa meminimalisasi kelompok kepentingan pribadi (vested interests) itu, karena masyarakat memiliki akses yang sama," katanya dalam keterangan resminya, Jum’at (16/11/2018).

Menurut Farouk yang banyak menghabiskan karir keuangan Islamnya di Kantor Pusat Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah, timbulnya isu genderuwo ekonomi meski rezim terus berganti karena ada persoalan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia.

Baca: Membaca Psikologi Politik Jokowi Terkait Istilah Sontoloyo dan Genderuwo

Jika tidak ada perubahan paradigma baru dalam sistem pembangunan nasional, maka para pemburu rente ini akan tetap tumbuh subur bak jamur di musim hujan.

Celakanya, cengkraman kelompok-kelompok kepentingan pribadi ini terhadap akses ekonomi hanya melahirkan kesenjangan sosial yang semakin dalam.

“Jadi siapapun presidennya nanti, akan menghadapi masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan ini. Masalah ini bisa diatasi jika ada keadilan ekonomi yang merata. Dengan keadilan ekonomi, maka negara akan lebih kuat tidak mudah terdampak isu ekonomi global,” kata Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini.

Calon Anggota DPR Dapil DKI Jakarta 2 dari PKS ini menilai, perekonomian nasional sangat rentan terhadap isu global sehingga nilai tukar rupiah semakin terpuruk.

Pasalnya, sekitar 60% pelaku di pasar modal (pasar saham) merupakan investor asing yang sangat sensitif terhadap kebijakan The Fed, atau Federal Reserve Bank (Bank Sentral Amerika Serikat [AS]) misanya, juga efek perang dagang antara AS dengan Tiongkok. Tak cuma itu, krisis keuangan yang terjadi di sejumlah negara, Indonesia juga kena imbasnya.

Itu sebabnya, kata dia, pemerintahan ke depan harus mampu melakukan reformasi birokrasi agar apa yang di sebut genderuwo di ruang politik kekuasaan, ekonomi dan penegakan hukum tidak lagi menakutkan bagi bangsa Indonesia.

"Di sisi lain, jika tidak ada perubahan paradigma pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, maka Indonesia sulit keluar dari statusnya sebagai negara/dunia ketiga."

Penulis: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved