Aturan Pajakan E-Commerce Sudah Terbit, Marketplace Wajib Laporkan Data Rekapan Transaksi

Direktorat Jenderal Pajak berjanji permudah pelayanan bagi pelaku e-commerce dalam melaksanakan kewajibannya

Aturan Pajakan E-Commerce Sudah Terbit, Marketplace Wajib Laporkan Data Rekapan Transaksi
WARTA KOTA/henry lopulalan
ILUSTRASI 

Laporan Reporter Kontan, Lidya Yuniartha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Ini bertujuan untuk memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Dalam aturan ini, tak ada penetapan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Pengaturan hanya memuat tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.

“Ini menegaskan equal treatment antara konvensional dengan e-commerce. Kedua, itu memberikan kejelasan atau kepastian hukum bagi para pelaku e-commerce, bagaimana perlakuan perpajakan bagi mereka,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menambahkan, Ditjen Pajak kepada Kontan.co.id, Jumat (11/1/2019).

Direktorat Jenderal Pajak berjanji permudah pelayanan bagi pelaku e-commerce dalam melaksanakan kewajibannya, seperti mendaftarkan NPWP melalui platform.

“Dengan kejelasan dan kemudahan tersebut, kita ingin meningkatkan kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya,” tutur Hestu.

Baca: Pemerintahan Jokowi Tak Serius Kampanyekan Kurangi Kebiasaan Merokok

Beberapa aturan pokok dalam PMK ini berlaku pada pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui marketplace, penyedia paltform market place, serta bagi e-commerce di luar Platform marketplace.

Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace, disebutkan bahwa mereka memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace.

Baca: YLKI: Pungutan Biaya Bagasi Berpotensi Langgar Aturan Batas Atas Tarif Pesawat

Bagi pedagang atau penyedia jasa yang belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace.

Penyedia jasa dan pedagang pun melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun, dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved