YLKI: Pungutan Biaya Bagasi Berpotensi Langgar Aturan Batas Atas Tarif Pesawat

Pengenaan bagasi berbayar berpotensi melanggar ketentuan batas atas atas tarif pesawat," ujarnya

YLKI: Pungutan Biaya Bagasi Berpotensi Langgar Aturan Batas Atas Tarif Pesawat
TRIBUNNEWS/CHOIRUL ARIFIN
Pesawat Airbus A320 Citilink di Bandara Internasional Syamsudinnoor, Banjarbaru, Sabtu (23/12/2017). 

Laporan Reporter Kontan, Andy Dwijayanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Keputusan maskapai Lion Air dan Citilink Indonesia mengenakan biaya untuk bagasi penumpang dinilai sebagai kenaikan biaya transportasi pesawat di Indonesia. Karena itu, pungutan biaya bagasi ini berpotensi melanggar ketentuan batas atas tarif biaya transportasi pesawat.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemhub) yang secara tidak langsung mendorong maskapai memungut biaya tambahan dari bagasi penumpang adalah kenaikan biaya trasprotasi pesawat. Karena itu, YLKI mendesak pemerintah mengawasi agar hak-hak konsumen juga tidak dilanggar.

"Dengan demikian, bagasi berbayar adalah kenaikan tarif tiket pesawat secara terselubung. Pengenaan bagasi berbayar berpotensi melanggar ketentuan batas atas atas tarif pesawat," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (11/1/2019). 

Baca: Mackenzie Kini Jadi Wanita Terkaya Sejagat Setelah Cerai dari CEO Amazon Jeff Bezos

Seharusnya Kemhub bukan hanya meminta pihak maskapai untuk menunda pemberlakuan bagasi berbayar, tetapi juga mengatur besaran dan mengawasi pelaksanaan bagasi berbayar tersebut.

Baca: Sudjiwo Tedjo Curiga Orang di Balik Nurhadi-Aldo Berhubungan dengan Jokowi, Sang Kreator Buka Suara

Jika tak diatur diawasi, pengenaan bagasi berbayar adalah tindakan semena-mena maskapai, karena hal tersebut bisa menyundul tarif batas atas bahkan menyundul tarif maskapai yang selama ini menerapkan full services policy, seperti Garuda, dan Batik. Sementara service yang diberikan Lion Air, dan nantinya Citilink masih berbasis Low Cost Carrier.

Baca: Palsukan Dokumen Emisi, BMW Korea Didenda 13 Juta Dolar AS

"Ini jelas tindakan tidak adil bagi konsumen. Kalau bagasi berbayar diterapkan tanpa standar harga yang jelas, lalu apa gunanya kebijakan tarif batas atas dan batas bawah pada pesawat?," lanjutnya.

Oleh karena itu, YLKI meminta Menteri Perhubungan untuk membatalkan rencana kedua maskapai tersebut menerapkan kebijakan bagasi berbayar. Jangan sampai konsumen pesawat udara menjadi korban jasa pesawat udara yang dari riil tarif adalah kategori full services, tetapi kualitas pelayanannya masih kategori LCC.

Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved