Menteri Sri Mulyani Minta Pengusaha Tak Khawatir terhadap Pajak e-Commerce

Sri Mulyani meminta para pelaku usaha toko online atau e-commerce tak khawatir terhadap aturan pajak e-commerce yang diterbitkan baru-baru ini.

Menteri Sri Mulyani Minta Pengusaha Tak Khawatir terhadap Pajak e-Commerce
TRIBUNNEWS.COM/RIA A
Sri Mulyani dalam seminar nasional Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (14/1/2019). 

oran Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para pelaku usaha toko online atau e-commerce tak khawatir terhadap aturan pajak e-commerce yang diterbitkan baru-baru ini. Menurutnya, isu tersebut terus dibahas di kancah internasional.

"Kami juga buat peraturan agar e-commerce punya comparative advantage di Indonesia. Isu perpajakan e-commerce jadi isu yang dibahas internasional," ungkap Sri Mulyani dalam seminar nasional 'Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia' di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Sri Mulyani menjelaskan, aturan perpajakan sudah ada sejak lama. Namun, aturan baru ini diperlukan untuk mengatur kembali tata pelaksanaannya.

Ani mengatakan, langkah tersebut diambil pemerintah guna menjaga iklim investasi di tanah air.

"Kami tidak melakukan perpajakan baru, yang mungkin sekarang ini sedang diributkan. Tapi yang kita atur adalah tata laksananya," ucap Ani.

Baca: Aturan Pajak untuk Pebisnis E-Commerce Sudah Terbit, Tokopedia Mengaku Sedang Pelajari

"Ini sensitif di Indonesia. Orang kalau dengan pajak kepalanya langsung korslet, padahal kita selalu hati-hati. Saya menjaga iklim investasi," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menerbitkan aturan perpajakan untuk pelaku e-commerce melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 31 Desember 2018. Peraturan Menteri ini akan efektif diterapkan mulai 1 April 2019.

Regulasi baru ini mewajibkan penyedia platform untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform kepada pedagang dan penyedia jasa; memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri; dan melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Penulis: Ria anatasia
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved