Sri Mulyani Minta Pengusaha Tak Takut soal Pajak e-Commerce

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta para pelaku usaha toko online atau e-commerce tak khawatir terhadap aturan pajak

Sri Mulyani Minta Pengusaha Tak Takut soal Pajak e-Commerce
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menerima cinderamata dari Ketua Dewan Penasehat IIPG Boediono (kiri) disaksikan Chairman Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Sigit Pramono (kanan) saat acara Award IICD ke 10 dengan tema 'Bringing about Changes: Opportunities and Challenges for Directors' di Jakarta, Senin (10/12/2018) malam. IICD melakukan penilaian terhadap 200 emiten dengan market kapitalisasi terbesar yang terdaftar di BEI dan mengumumkan Top 50 emiten big cap dan mid cap dengan praktek CG Terbaik tahun 2017, diantara top 50 tersebut terdapat 24 emiten big cap serta 23 emiten mid cap terbaik yang akan menerima award. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta para pelaku usaha toko online atau e-commerce tak khawatir terhadap aturan pajak e-commerce yang diterbitkan baru-baru ini. Menurutnya, isu tersebut terus dibahas di kancah internasional.

"Kami juga buat peraturan agar e-commerce punya comparative advantage di Indonesia. Isu perpajakan e-commerce jadi isu yang dibahas internasional," ungkap Sri Mulyani dalam seminar nasional 'Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia' di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Sri Mulyani menjelaskan, aturan perpajakan sudah ada sejak lama. Namun, aturan baru ini diperlukan untuk mengatur kembali tata pelaksanaannya.

Ani mengatakan, langkah tersebut diambil pemerintah guna menjaga iklim investasi di tanah air.

"Kami tidak melakukan perpajakan baru, yang mungkin sekarang ini sedang diributkan. Tapi yang kita atur adalah tata laksananya," ucap Ani.

"Ini sensitif di Indonesia. Orang kalau dengan pajak kepalanya langsung korslet, padahal kita selalu hati-hati. Saya menjaga iklim investasi," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menerbitkan aturan perpajakan untuk pelaku e-commerce melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 31 Desember 2018. Peraturan Menteri ini akan efektif diterapkan mulai 1 April 2019.

Regulasi baru ini mewajibkan penyedia platform untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform kepada pedagang dan penyedia jasa; memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri; dan melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Penulis: Ria anatasia
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved