Atasi Isu Negatif Kelapa Sawit, TNC Indonesia: Perlu Seimbangkan Kepentingan Ekonomi dan Konservasi

kunci dari cakupan luas yurisdiksi (lanskap) DBD adalah penyeimbangan pilihan secara sadar terkait dengan mata pencaharian ekonomi dan konservasi

Atasi Isu Negatif Kelapa Sawit, TNC Indonesia: Perlu Seimbangkan Kepentingan Ekonomi dan Konservasi
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
Truk mengangkut tandan buah segar (tbs) kelapa sawit di Kabupaten Siak, Riau.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia dinilai perlu memiliki sebuah platform multi-stakeholder dan membentuk koalisi kelapa sawit berkelanjutan berbasis luas, yang dapat mengembangkan dan mengimplementasikan keberlanjutan dengan menciptakan nilai-nilai bersama melalui berbagi praktik dan pelajaran terbaik.

Hal ini dibutuhkan karena industri kelapa sawit Indonesia kerap diserang isu-isu negatif, termasuk diantaranya tata kelola lingkungan yang kurang baik dan isu deforestasi. 

Rizal Algamar, Country Director The Nature Conservancy (TNC) Indonesia mengatakan, koalisi berkelanjutan kelapa sawit berbasis luas dapat menjadi tempat dialog konstruktif yang penting bagi masa depan minyak kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

"Membuat sektor minyak kelapa sawit berkelanjutan sementara mengabaikan keberlanjutan
sektor-sektor ekonomi lainnya akan menjadi sia-sia. Diperlukan pendekatan holistik untuk memastikan
keberlanjutan lintas sektor dan lintas wilayah geografis yang lebih luas," kata dia dalam keterangan pers tertulisnya kepada Tribunnews, Rabu (13/2/2019).

Baca: Prabowo Akan Ungkap Berbagai Kegagalan Pemerintahan Jokowi di Debat Kedua

Rizal mengatakan, ada pendekatan praktis dengan pengembangan yang diserta desain yang bisa dijalankan dan bisa mencakup area yang lebih luas. Dia menyebutnya dengan istilah Development By Design.

"Development by Design (DBD) memperhitungkan pentingnya mata pencaharian berkelanjutan
(pembangunan) dan konservasi. Pendekatan DBD sedang diujicobakan di daerah-daerah seperti di Kabupaten
Berau, Kalimantan Timur dan secara luas di Provinsi Kalimantan Timur - melalui Green Growth Compact," sebutnya.

Baca: Hilda dan Billy Syahputra Disebut Tinggal Serumah, Kriss Hatta: Waktu Pacaran Sama Gue Gitu Awalnya

Dia menjelaskan, kunci dari cakupan luas yurisdiksi (lanskap) DBD adalah penyeimbangan pilihan secara sadar terkait dengan mata pencaharian ekonomi dan kepentingan konservasi. 

Baca: Jusuf Kalla Keberatan Ahok Gabung di Tim Sukses Jokowi-Maruf, Rupanya Ini Alasannya

Perimbangan dilakukan melalui tiga langkah pendekatan mitigasi hirarki dan sekuensial: menghindari dampak,
meminimalkan dampak dan (hanya jika ada dampak negatif yang tidak dapat dihindari) mengimbangi dampak.

Pendekatan ini berbasis bukti dan sangat konsultatif, untuk memastikan sebanyak mungkin hasil berkelanjutan yang
diinginkan.

"Program DBD saat ini yang diujicobakan di Berau dan Kalimantan Timur dapat ditingkatkan ke tingkat
nasional. Setelah diterapkan pada skala nasional, lintasan berkelanjutan baru yang memperhitungkan ekonomi dan
ekologi dapat dimulai," ujar Rizal yang juga Ketua Pengurus Yayasan Konservasi Alam Nusantara ini. 

“Ketika kita mengembangkan pendekatan baru terhadap ekonomi baru, kita harus ingat bahwa kita tidak
memainkan permainan zero-sum. Ini bukan masalah perdagangan bebas atau proteksionisme, teknologi atau
pekerjaan, imigrasi atau melindungi warga negara, dan pertumbuhan atau kesetaraan. Itu semua adalah dikotomi
palsu, yang dapat kita hindari dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung “dan” di atas “atau,”
memungkinkan semua rangkaian kepentingan untuk dikejar secara paralel,” lanjutnya.

Pemerintah Indonesia telah membingkai pertahanan kebijakan sektor minyak kelapa sawitnya sebagai
persoalan kepentingan nasional. Sebagai contoh, pada awal tahun 2018, Kedutaan Besar Indonesia di Brussels
mengeluarkan pernyataan yang memprotes kebijakan Parlemen Uni Eropa yang dipandang tidak adil dan
proteksionis terhadap minyak kelapa sawit.

Namun Rizal mengingatkan, kegagalan Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) adalah pelajaran objektif tentang perlunya pendekatan semacam itu.

Pada tahun 2014, produsen minyak sawit terbesar Indonesia dipamerkan, dengan semua niat baik,
komitmen mereka terhadap keberlanjutan minyak sawit dengan menandatangani Indonesian Palm Oil Pledge
(IPOP), di Konferensi Perubahan Iklim PBB di New York.

"Tetapi kurangnya dukungan multi-stakeholder baik dari pemerintah dan produsen minyak kelapa sawit lainnya, IPOP dibubarkan pada tahun 2016 setelah berada di bawah tekanan pemerintah Indonesia," ungkap Rizal.

Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved