Aturan Baru Taksi Online Berlaku Mulai Maret 2019, Ini Bocoran Isinya

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan aturan baru tersebut akan berlaku mulai Maret 2019.

Aturan Baru Taksi Online Berlaku Mulai Maret 2019, Ini Bocoran Isinya
Ria Anatasia
Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian Perhubungan Ahmad Yani, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dan Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pandu Yunianto saat konferensi pers di Gedung Kemenhub, Rabu (13/2/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mensosialisasikan aturan taksi online Peraturan Menteri (PM) Nomor 118 tahun 2017 pengganti PM 108/2017 yang dianulir Mahkamah Konstitusi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan aturan baru tersebut akan berlaku mulai Maret 2019.

"Bulan Februari peraturan ini selesai diproses hingga ke Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM), awal Maret-lah," kata Budi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Saat ini, lanjutnya, aturan baru taksi online sudah di tahap akhir sosialisasi hingga ke daerah-daerah.

Aturan ini menghapus kewajiban memasang stiker di kaca taksi online, kewajiban uji KIR, kewajiban mempunyai tempat penyimpanan kendaraan dan aturan mengenai penyelenggara taksi online harus memiliki paling sedikit lima kendaraan.

Sementara itu aturan yang ditambahkan terkait keselamatan, suspend hingga tarif.

"Dalam aturan baru taksi online, perorangan ada izin penyelenggaraan. Jadi sama, mau perusahaan atau UMKM perorangan sama. Nanti ada kartu pengawasan dalam bentuk online, bedanya stikernya tidak ada," jelas Budi.

Baca: SBY Meminta Doa Kesembuhan Ani Yudhoyono Derita Leukimia, Menantu Bagikan Kabar Terkini Ibu Mertua

"Platnya tetap hitam. Tanda khusus belum disiapkan. Nanti ada aturan kepolisian penomoran (kendaraan) ada nomor khusus. Itu domain kepolisian," tambahnya.

Tarif Sesuai Zona Daerah

Budi memaparkan besaran tarif akan berbeda di sejumlah wilayah.

Jika dalam PM 108/2017 tarif batas bawah ditetapkan Rp3 ribu per kilometer dan tarif batas atas sebesar Rp6.500 per km, maka dalam aturan baru ini tarif batas bawahnya ditentukan oleh Dirjen Perhubungan Darat berdasarkan rekomendasi gubernur dan disesuaikan dengan wilayah operasinya.

Namun, Budi belum menyebutkan besaran tarif baru tersebut.

"Tarif ada di kewenangan Kemenhub. Sistem zona masing-masing berbeda tarifnya. Nanti delegasikan ke gubernur masalah tarif per provinsi bisa berbeda," jelasnya.

Adapun untuk harga promo atau diskon yang biasanya diberikan para aplikator, menurut Budi, tidak boleh di bawah batas bawah yang ditetapkan Kemenhub.

"Tarif promo kita tidak mengenal itu ya. Kita tarif batas atas dan bawah. Kalau promo masih masuk menurut saya tidak masalah ya tapi jangan di bawah tarif bawah itu," pungkasnya.

Penulis: Ria anatasia
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved