Harapan GOJEK dalam Aturan Main Ojek Online yang Godok Kemenhub

Kementrian Perhubungan diketahui sedang menggodok peraturan menteri (permenhub) tentang ojek online.

Harapan GOJEK dalam Aturan Main Ojek Online yang Godok Kemenhub
Alex Suban/Alex Suban
Pengemudi transportasi online menunggu penumpang di halte khusus penjemputan transportasi online di basemen Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018). Di tempat itu terdapat gerai Go-Jek dan Grab sebagai titik pertemuan antara pelanggan dan pengemudi dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Sementara para ojol yang membeli pesanan makanan di mal itu, juga dapat memarkirkan motornya di halte ini. (Warta Kota/Alex Suban) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementrian Perhubungan diketahui sedang menggodok peraturan menteri (permenhub) tentang ojek online.

Aturan tersebut akan membahas tiga hal utama, yakni penentuan tarif ojek online, masalah suspend, dan pengaturan tentang keselamatan.

Tarif ojek online yang akan dibahas dalam aturan tersbut akan menentukan batas bawah dan atas untuk tarif ojek online serta taksi online.

Terkait Permenhub tersebut, Go-Jek selaku salah satu pihak pelaku bisnis ojek online masih enggan berbicara banyak.

"Saya belum bisa berkomentar banyak karena rancangannya belum final. Tapi yang saya tekankan untuk operasional, kami memperhatikan tidak hanya dari aspek itu (tarif) saja," ujar Micahel Say, VP Corporate Affairs Go-Jek.

Menurut Michael, ada tiga aspek utama yang menjadi perhatian Go-Jek, yakni kesejahteraan mitra, supply and demand konsumen, serta keberlangsungan ekosistem bisnis dan industri.

"Harapannya, dalam merumuskan peraturan baru, pemerintah bisa lebih partisipatif dan obyektif dalam menentukan tarif ke depan dengan mempertimbangkan tiga aspek ini," sambungnya.

Baca: Kesulitan Atur Tarif Ojek Online, Kemenhub akan Libatkan Pemda

Perancangan regulasi ojek online yang masih dalam tahap pematangan ini dimaksudkan Kemenhub sebagai payung hukum untuk melindungi mitra dan penumpang ojek online.

Harus seimbang

Dalam kesempatan berbeda, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, mengatakan pembahasan tarif batas bawah dan atas ojek online harus melibatkan aplikator (perusahaan ojek online) dan mitra pengemudi agar menguntungkan semua pihak.

Halaman
12
Editor: Fajar Anjungroso
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved