WNI yang Belum Laporkan Asetnya, Bisa Dilakukan Pemeriksaan

Hipmi Tax Center mengatakan, dari sisi wajib pajak, harus ada kesadaran tentang pelaporan yang benar.

WNI yang Belum Laporkan Asetnya, Bisa Dilakukan Pemeriksaan
HO/-
Walikota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, Pemimpin Divisi Hubungan Lembaga Bank DKI Akhirudin Siregar dan Pincapem Bank DKI Walikota Jakarta Pusat Winnie Gitadara menyaksikan pembayaran PBB P2 di Kantor Walikota Jakarta Pusat, (5/9/2018). Bank DKI berpartisipasi dalam program Pekan Panutan Pajak yang diselenggarakan oleh BPRD Pemprov DKI Jakarta pada 4-6 September 2018. Untuk meningkatkan animo masyarakat, Bank DKI akan memberikan hadiah lima unit motor secara gratis tanpa diundi kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 DKI Jakarta melalui JakOne Mobile dan paling banyak melakukan transaksi JakOne Mobile. Promo pembayaran PBB tersebut berlaku bagi seluruh pengguna JakOne Mobile. TRIBUNNEWS/HO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat masih ada ribuan aset warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak (SPT).

Angka itu berdasarkan hasil pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) tahun 2018.

Berdasarkan data hingga 11 Maret 2019, Dirjen Pajak telah mengirimkan informasi keuangan ke 54 negara dan telah menerima informasi keuangan dari 66 negara. Hasilnya, nilai aset yang diterima mencapai lebih dari Rp 1.300 triliun.

Ajib Hamdani Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center mengatakan, dari sisi wajib pajak, harus ada kesadaran tentang pelaporan yang benar. Sementara dari sisi petugas pajak, harus membuat instrumen pengukur tax compliance yang efektif.

Baca: Fan Real Madrid Sambut Ketertarikan Eden Hazard Bergabung karena Zinedine Zidane

Selanjutnya membuat law enforcement terhadap wajib pajak tidak patuh, sehingga memberikan keadilan buat wajib pajak lain yang patuh.

"Law enforcement ini misalnya dengan melakukan proses pemeriksaan," kata Ajib kepada Kontan.co.id, Kamis (14/3).

Meski begitu, ia juga menilai, Ditjen Pajak juga bisa melakukan himbauan terjadap wajib pajak yang belum melaporkan hartanya tersebut.

"Kalau himbauan untuk selanjutnya mengharapkan kesadaran wajib pajak. Kalau mekanisme pemeriksaan lebih mempunyai daya dorong untuk kepatuhannya," tambahnya.

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: WNI belum laporkan asetnya, bisa dilakukan pemeriksaan

Editor: Sanusi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved